Oleh: Parah

Ada sesuatu yang ganjil dalam cara kita menjalani kehidupan modern. Kita semakin maju dalam menciptakan teknologi yang mampu menghemat waktu, mempercepat produksi, dan mempermudah pekerjaan, tetapi pada saat yang sama semakin banyak orang merasa tidak memiliki cukup waktu untuk dirinya sendiri. Teknologi yang semestinya membantu manusia bekerja lebih efisien sering kali justru melahirkan tuntutan baru: pekerjaan harus diselesaikan lebih cepat, target harus dinaikkan, respons harus diberikan setiap saat, dan produktivitas harus terus ditingkatkan.

Kita menyebut keadaan tersebut sebagai kemajuan. Namun, pertanyaan yang jarang diajukan adalah: kemajuan untuk siapa?

Jika manusia menjadi semakin produktif tetapi semakin kehilangan waktu untuk keluarga, kesehatan, kebebasan, dan kehidupan sosialnya, apakah produktivitas semacam itu benar-benar dapat disebut sebagai kemajuan?

Ketika Kesibukan Menjadi Ukuran Nilai Manusia

Dalam masyarakat modern, produktivitas perlahan bergerak dari sekadar konsep ekonomi menjadi ukuran nilai seseorang. Orang yang bekerja sampai larut malam sering dianggap lebih berdedikasi, mereka yang selalu tersedia dianggap lebih profesional, sementara seseorang yang menjaga batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi terkadang justru dipandang kurang ambisius.

Kita bahkan mulai menggunakan bahasa dunia kerja untuk mengatur kehidupan pribadi. Waktu harus dioptimalkan, hari harus dibuat produktif, istirahat harus menghasilkan pemulihan maksimal, bahkan tidur pun diperlakukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan performa.

Pada titik tertentu, produktivitas tidak lagi menjadi alat untuk membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih baik. Ia berubah menjadi semacam standar moral yang membuat manusia merasa bersalah ketika tidak menghasilkan sesuatu.

Kita tidak hanya bekerja untuk memperoleh penghasilan, tetapi mulai merasa harus terus bekerja untuk membuktikan bahwa diri kita berharga.

Ketika seseorang tidak mampu mengikuti ritme tersebut, persoalannya sering kali dikembalikan kepada individu: dianggap kurang disiplin, kurang kompetitif, kurang tangguh, atau tidak cukup ambisius. Padahal, tidak selalu manusianya yang bermasalah. Bisa jadi lingkungan kerja dan sistem ekonomi memang telah dirancang dengan tuntutan yang semakin tinggi terhadap manusia.

Manusia yang Direduksi Menjadi Tenaga Produksi

Tidak ada yang salah dengan produktivitas. Perusahaan membutuhkan efisiensi, negara membutuhkan pertumbuhan ekonomi, dan masyarakat membutuhkan barang serta jasa yang dihasilkan melalui kerja.

Persoalan muncul ketika logika ekonomi mulai mendominasi seluruh cara kita memandang manusia. Dalam logika tersebut, manusia mudah direduksi menjadi tenaga kerja, waktu diterjemahkan menjadi biaya, kemampuan dinilai melalui output, sementara tubuh diperlakukan sebagai instrumen produksi yang harus terus berada dalam kondisi optimal.

Teknologi kemudian memperkuat paradoks tersebut. Banyak pekerjaan yang dahulu hanya dapat dilakukan di kantor kini dapat diselesaikan dari rumah, kendaraan, kedai kopi, bahkan ketika seseorang sedang berlibur. Fleksibilitas memang memberikan kemudahan, tetapi sekaligus mengaburkan batas antara waktu kerja dan waktu pribadi.

Seorang pekerja mungkin sudah meninggalkan gedung kantor, tetapi pekerjaannya belum benar-benar selesai. Pesan dari atasan masih masuk, grup kerja tetap aktif, email menunggu jawaban, dan target yang belum tercapai terus berada di dalam pikiran.

Secara fisik seseorang berada di rumah, tetapi secara mental masih berada di tempat kerja. Kantor memang memiliki jam operasional, tetapi teknologi memungkinkan pekerjaan mengikuti manusia melewati batas tersebut.

Kita Bekerja untuk Hidup atau Hidup untuk Bekerja?

Bekerja merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Melalui pekerjaan, seseorang memperoleh penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, membangun masa depan, sekaligus mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Karena itu, kritik terhadap budaya kerja yang berlebihan tidak boleh disalahartikan sebagai ajakan untuk menghindari pekerjaan.

Persoalan yang sebenarnya jauh lebih mendasar adalah seberapa besar kehidupan manusia boleh dikorbankan demi pekerjaan.

Ketika seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, sementara sisa waktunya hanya digunakan untuk memulihkan tenaga agar mampu kembali bekerja keesokan harinya, kita patut mempertanyakan apakah pekerjaan masih berfungsi sebagai sarana untuk menjalani kehidupan atau justru kehidupan telah berubah menjadi sarana untuk mempertahankan pekerjaan.

Pertanyaan tersebut bukan semata persoalan filosofis. Ia juga memiliki dimensi ekonomi dan politik karena siapa yang memiliki pengaruh terhadap waktu manusia pada akhirnya memiliki pengaruh terhadap kualitas kehidupannya.

Waktu adalah Kekayaan yang Tidak Bisa Dibeli Kembali

Dalam hubungan kerja, upah sering dipahami sebagai kompensasi atas tenaga dan waktu yang diberikan pekerja. Namun, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dikompensasikan oleh uang: waktu yang telah hilang.

Uang dapat dicari kembali. Karier dapat dibangun kembali. Bahkan sebagian kesempatan ekonomi mungkin dapat diperoleh kembali. Tetapi satu jam yang hilang bersama anak, orang tua, pasangan, atau orang-orang yang kita cintai tidak dapat dikembalikan dengan bonus maupun kenaikan jabatan.

Karena itu, ketika kita berbicara mengenai kesejahteraan pekerja, pembicaraan tidak semestinya berhenti pada besaran upah. Kesejahteraan juga menyangkut waktu istirahat, kesempatan bersama keluarga, kesehatan fisik dan mental, kepastian kerja, serta ruang untuk menjalani kehidupan di luar pekerjaan.

Upah yang layak penting, tetapi waktu untuk menikmati kehidupan juga merupakan bagian dari martabat manusia.

Jangan Selalu Menyalahkan Individu

Salah satu kecenderungan dalam budaya produktivitas adalah menjadikan individu sebagai pihak yang selalu bertanggung jawab atas kegagalannya memenuhi tuntutan sistem.

Ketika pekerja kelelahan, ia dianggap tidak mampu mengelola waktu. Ketika mengalami tekanan, ia dianggap kurang tangguh. Ketika target tidak tercapai, kompetensinya dipertanyakan. Ketika menolak lembur yang terlalu sering, loyalitasnya diragukan.

Cara berpikir semacam itu mengabaikan kenyataan bahwa produktivitas tidak lahir di ruang kosong. Ia dipengaruhi oleh beban kerja, jumlah tenaga kerja, kepemimpinan, teknologi, sistem pengupahan, kepastian hubungan kerja, kondisi tempat kerja, serta posisi tawar antara pekerja dan pemberi kerja.

Karena itu, ketika produktivitas ingin ditingkatkan, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya bagaimana membuat pekerja bekerja lebih keras, tetapi juga bagaimana menciptakan sistem kerja yang memungkinkan manusia bekerja lebih baik tanpa kehilangan kehidupannya.

Pertumbuhan Ekonomi Tidak Sama dengan Kemajuan Manusia

Kita perlu berhati-hati ketika menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan. Investasi meningkat, produksi bertambah, konsumsi tumbuh, dan produktivitas naik memang merupakan indikator penting dalam perekonomian. Namun, semua itu tidak otomatis menunjukkan bahwa kehidupan manusia menjadi lebih baik.

Sebuah perusahaan dapat mencatat pertumbuhan laba sementara pekerjanya mengalami peningkatan beban kerja. Produktivitas dapat meningkat sementara waktu istirahat menyusut. Teknologi dapat membuat proses produksi lebih efisien, tetapi manfaat efisiensi tersebut belum tentu diterjemahkan menjadi upah yang lebih baik, jam kerja yang lebih manusiawi, atau waktu luang yang lebih besar.

Karena itu, kita perlu membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial.

Pertumbuhan seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, bukan tujuan yang membuat manusia harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan kebutuhan ekonomi.

Pekerja Bukan Sekadar Biaya Produksi

Dalam sebagian logika bisnis, tenaga kerja kerap ditempatkan sebagai komponen biaya yang harus dikendalikan. Semakin rendah biaya tenaga kerja, semakin efisien perusahaan; semakin sedikit pekerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah yang sama, semakin tinggi produktivitas.

Namun, perspektif tersebut menjadi problematis ketika manusia hanya dipandang melalui angka biaya.

Pekerja bukan sekadar komponen dalam laporan keuangan. Mereka adalah manusia sekaligus pencipta nilai yang membuat kegiatan ekonomi berjalan.

Dalam konteks inilah keberadaan serikat pekerja menjadi penting. Serikat pekerja bukan sekadar alat untuk memperjuangkan kenaikan upah, tetapi juga merupakan instrumen demokrasi di tempat kerja. Ia memberikan ruang bagi pekerja untuk menyampaikan kepentingan, berunding mengenai kondisi kerja, dan memastikan bahwa keputusan ekonomi tidak sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar.

Hubungan industrial yang sehat bukan hubungan antara pihak yang selalu memerintah dan pihak yang hanya menjalankan perintah. Ia merupakan proses untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan perusahaan, pekerja, dan keberlanjutan ekonomi melalui dialog serta perundingan yang adil.

LALU, APA YANG BISA DILAKUKAN PEKERJA?

Kritik terhadap sistem tidak boleh berakhir pada keluhan. Pekerja membutuhkan strategi agar memiliki kembali kendali atas waktu, kemampuan, dan posisi tawarnya.

Pertama, pekerja perlu mulai memahami haknya sendiri. Jangan menyerahkan seluruh pengetahuan mengenai hubungan kerja kepada perusahaan. Pahami kontrak kerja, ketentuan jam kerja, lembur, upah, cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, mekanisme pengaduan, serta hak untuk berserikat. Pekerja yang tidak mengetahui haknya akan lebih mudah menerima kondisi yang sebenarnya dapat dinegosiasikan.

Kedua, bangun dokumentasi. Simpan kontrak, slip upah, catatan jam kerja, perintah lembur, komunikasi terkait pekerjaan, dan dokumen penting lainnya. Dokumentasi bukan berarti mengajak pekerja bermusuhan dengan perusahaan, melainkan memastikan bahwa setiap persoalan memiliki dasar fakta ketika suatu saat perlu diselesaikan melalui mekanisme bipartit, serikat pekerja, atau jalur hukum.

Ketiga, jangan menghadapi persoalan ketenagakerjaan seorang diri. Ketika masalah bersifat individual tetapi memiliki pola yang dialami banyak pekerja, persoalan tersebut sebenarnya sudah memiliki dimensi kolektif. Di sinilah organisasi pekerja menjadi penting. Bergabung dengan serikat pekerja memberikan ruang bagi pekerja untuk membangun pengetahuan, solidaritas, dan posisi tawar.

Keempat, negosiasikan batas kerja secara kolektif. Batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tidak cukup hanya dibangun melalui keberanian individu. Seorang pekerja mungkin sulit menolak pesan pekerjaan di luar jam kerja ketika pekerja lain tetap meresponsnya. Karena itu, pengaturan mengenai komunikasi di luar jam kerja, lembur, waktu istirahat, dan beban kerja sebaiknya dibicarakan melalui mekanisme hubungan industrial dan dituangkan secara jelas dalam peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Kelima, tingkatkan keterampilan tanpa menjadikan diri sebagai mesin produktivitas. Dunia kerja berubah dan pekerja memang perlu terus belajar. Namun, peningkatan kompetensi seharusnya diarahkan untuk memperkuat posisi tawar dan membuka pilihan, bukan membuat pekerja merasa wajib selalu tersedia. Keterampilan baru harus menjadi alat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, bukan alasan bagi perusahaan untuk menuntut pekerjaan yang semakin banyak dengan sumber daya yang sama.

Keenam, bangun ketahanan ekonomi keluarga. Ketergantungan penuh terhadap satu sumber pendapatan membuat pekerja lebih sulit mengambil sikap ketika menghadapi kondisi kerja yang tidak sehat. Karena itu, pengelolaan keuangan keluarga, dana darurat, pengembangan keterampilan, koperasi pekerja, atau sumber pendapatan tambahan yang realistis dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat posisi tawar keluarga pekerja.

Ketujuh, ubah budaya dari “saya harus kuat” menjadi “kita harus punya sistem yang sehat”. Pekerja memang perlu tangguh, tetapi ketangguhan individu tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan sistem kerja yang tidak sehat. Jika banyak pekerja mengalami kelelahan karena beban kerja yang sama, persoalannya bukan lagi kelemahan pribadi. Itu adalah sinyal bahwa sistem perlu diperbaiki.

SERIKAT PEKERJA HARUS NAIK KELAS

Di tengah perubahan dunia kerja, serikat pekerja juga tidak cukup hanya menjadi organisasi yang bergerak ketika upah hendak dirundingkan atau ketika terjadi PHK.

Serikat pekerja perlu menjadi pusat pengetahuan dan kekuatan kolektif pekerja.

Pekerja membutuhkan pendidikan hukum ketenagakerjaan, literasi keuangan, keterampilan digital, kemampuan membaca perubahan industri, pendidikan K3, penguatan advokasi, hingga kemampuan bernegosiasi.

Serikat juga perlu menggunakan data.

Berapa rata-rata lembur?

Berapa tingkat turnover?

Bagaimana beban kerja berubah setelah digitalisasi?

Apakah produktivitas meningkat dan apakah pekerja memperoleh bagian yang adil dari peningkatan tersebut?

Data membuat perjuangan pekerja tidak hanya berbasis kemarahan, tetapi berbasis argumentasi.

Dengan demikian, serikat pekerja dapat bergeser dari sekadar reaktif terhadap masalah menjadi organisasi yang mampu memprediksi perubahan dan memengaruhi kebijakan perusahaan.

Di masa depan, perjuangan pekerja bukan hanya mengenai mempertahankan pekerjaan yang ada. Ia juga mengenai siapa yang mengendalikan perubahan teknologi, bagaimana keuntungan produktivitas dibagi, dan apakah transformasi ekonomi akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik atau justru semakin banyak pekerjaan yang tidak pasti.

PERUSAHAAN JUGA HARUS BERUBAH

Tentu tidak adil jika seluruh tanggung jawab diletakkan kepada pekerja.

Perusahaan harus mulai memahami bahwa pekerja yang sehat dan memiliki kehidupan di luar pekerjaan bukan ancaman terhadap produktivitas. Justru sebaliknya, lingkungan kerja yang sehat dapat menjadi fondasi produktivitas yang berkelanjutan.

Target harus realistis. Beban kerja harus sebanding dengan jumlah tenaga kerja. Lembur harus dikelola sesuai ketentuan. Hak istirahat harus dihormati. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas. Dan komunikasi digital di luar jam kerja perlu memiliki batas yang jelas.

Yang lebih penting, perusahaan perlu membuka ruang dialog dengan pekerja.

Sebab pekerja adalah pihak yang paling dekat dengan proses produksi. Mereka sering kali mengetahui persoalan operasional jauh sebelum persoalan tersebut muncul dalam laporan manajemen.

Mendengarkan pekerja bukan sekadar tindakan sosial.

Itu juga merupakan strategi bisnis.

NEGARA HARUS MEMASTIKAN PRODUKTIVITAS MEMILIKI KEADILAN SOSIAL

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produktivitas ekonomi tidak dibangun melalui pelemahan posisi pekerja.

Kebijakan ketenagakerjaan harus menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dunia usaha dan kepastian perlindungan pekerja. Transformasi digital, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan perubahan model bisnis tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi standar perlindungan.

Negara harus memastikan pengawasan ketenagakerjaan berjalan efektif, mekanisme penyelesaian perselisihan dapat diakses, kebebasan berserikat terlindungi, dan pekerja mendapatkan jaminan sosial yang memadai.

Yang tidak kalah penting, negara perlu memastikan bahwa peningkatan produktivitas nasional pada akhirnya tercermin dalam peningkatan kualitas kehidupan pekerja.

Sebab tidak masuk akal jika produktivitas terus meningkat tetapi pekerja tetap harus mengorbankan semakin banyak waktu hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama.

KITA MEMBUTUHKAN DEFINISI BARU TENTANG KEBERHASILAN

Barangkali masalah terbesar kita bukan karena manusia terlalu banyak bekerja, melainkan karena kita terlalu lama menerima anggapan bahwa semakin sibuk berarti semakin berhasil.

Padahal keberhasilan hidup tidak selalu dapat diterjemahkan ke dalam angka pendapatan, jabatan, aset, atau jumlah target yang diselesaikan.

Keberhasilan juga berarti memiliki waktu untuk keluarga, kesehatan untuk menikmati hasil kerja, kebebasan untuk menentukan pilihan hidup, serta kesempatan untuk beristirahat dan berkembang sebagai manusia.

Kita tidak boleh sampai mendapatkan kehidupan yang dahulu kita impikan dengan cara kehilangan seluruh kesempatan untuk menikmatinya.

UNTUK APA KITA MENJADI BEGITU PRODUKTIF?

Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukanlah bagaimana manusia dapat menjadi semakin produktif. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah untuk apa produktivitas tersebut digunakan?

Jika produktivitas membuat pekerjaan lebih ringan, pendapatan lebih layak, waktu kerja lebih manusiawi, dan kehidupan keluarga lebih baik, maka produktivitas memiliki makna sosial yang jelas.

Namun, jika peningkatan produktivitas hanya menghasilkan target yang semakin tinggi, jam kerja yang semakin panjang, tekanan yang semakin besar, sementara manfaat ekonominya semakin terkonsentrasi, kita perlu berani mempertanyakan arah yang sedang kita tuju.

Sebab pekerjaan seharusnya menjadi bagian dari kehidupan, bukan pengganti kehidupan.

Pekerja memang membutuhkan pekerjaan, tetapi pekerja juga membutuhkan keluarga, kesehatan, komunitas, pendidikan, ruang berpikir, waktu istirahat, dan kebebasan untuk menentukan masa depannya.

Karena itu, ukuran keberhasilan dunia kerja seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan tentang seberapa banyak yang dapat diproduksi seorang pekerja.

Pertanyaan yang jauh lebih manusiawi adalah:

Apakah pekerjaan tersebut memungkinkan manusia yang menjalaninya hidup secara layak?

Jika jawabannya tidak, maka persoalannya bukan sekadar kurangnya produktivitas.

Persoalannya adalah arah pembangunan yang telah kehilangan manusia sebagai tujuan akhirnya.

Kita tidak membutuhkan dunia kerja yang hanya membuat manusia semakin produktif. Kita membutuhkan dunia kerja yang membuat manusia dapat bekerja dengan bermartabat, memperoleh hasil yang adil, memiliki posisi tawar, dan tetap mempunyai cukup waktu untuk menjalani kehidupan yang sedang mereka perjuangkan.

Sebab pada akhirnya, manusia bukan mesin ekonomi.

Kita bekerja karena kita hidup.

Dan pekerjaan yang baik bukan pekerjaan yang berhasil mengambil seluruh kehidupan kita, melainkan pekerjaan yang memungkinkan kita menjalani kehidupan dengan lebih bermartabat setelah pekerjaan itu selesai.