Kita menghabiskan belasan tahun untuk mendidik manusia agar siap bekerja, tetapi hampir tidak pernah mengajarkan mereka bagaimana menghadapi dunia kerja yang bisa membuang mereka kapan saja.
Di sekolah, anak-anak diajarkan untuk rajin belajar agar mendapatkan nilai bagus. Di perguruan tinggi, mereka didorong memperoleh gelar agar memiliki masa depan yang lebih baik. Setelah lulus, mereka memasuki pasar kerja dengan membawa ijazah, kompetensi, dan harapan.
Tetapi dunia kerja yang mereka masuki tidak lagi sama dengan dunia kerja yang dibayangkan oleh sistem pendidikan.
Di sana ada PHK.
Ada outsourcing.
Ada kontrak kerja yang semakin fleksibel.
Ada pekerjaan berbasis aplikasi yang menjanjikan kebebasan, tetapi sering kali minim kepastian.
Ada lulusan perguruan tinggi yang bekerja tidak sesuai bidang pendidikannya.
Dan kini ada kecerdasan buatan yang perlahan mengubah cara perusahaan mendefinisikan pekerjaan, keterampilan, bahkan kebutuhan terhadap tenaga manusia.
Ironinya, kita semakin serius mendidik manusia untuk bekerja, justru ketika pekerjaan itu sendiri semakin tidak pasti.
Gelar Tidak Lagi Menjadi Jaminan
Dulu, pendidikan tinggi sering dipersepsikan sebagai tangga menuju kehidupan yang lebih mapan.
Logikanya sederhana: sekolah → kuliah → mendapatkan gelar → mendapatkan pekerjaan → memiliki penghasilan → hidup lebih sejahtera.
Masalahnya, rantai itu tidak lagi bekerja sesederhana itu.
Seorang sarjana bisa menganggur.
Seorang magister bisa bekerja dengan upah yang tidak sebanding dengan biaya pendidikan.
Seorang pekerja berpengalaman bisa terkena PHK.
Seorang tenaga kerja terampil bisa digantikan oleh teknologi.
Dan seseorang yang sudah bertahun-tahun bekerja bisa kembali ke pasar tenaga kerja hanya dengan membawa satu pertanyaan:
“Setelah ini saya harus bekerja sebagai apa?”
Di titik inilah kita perlu berhenti melihat pengangguran dan ketidakpastian kerja hanya sebagai kegagalan individu.
Tidak semua orang kehilangan pekerjaan karena malas.
Tidak semua lulusan sulit mendapatkan pekerjaan karena tidak kompeten.
Tidak semua pekerja yang berpindah-pindah pekerjaan sedang mencari “pengalaman”.
Kadang-kadang mereka memang sedang berhadapan dengan struktur pasar kerja yang berubah.
PHK: Ketika Efisiensi Berhadapan dengan Kehidupan
Bagi perusahaan, PHK mungkin tercatat sebagai bagian dari restrukturisasi, efisiensi, atau penyesuaian bisnis.
Tetapi bagi pekerja, PHK bukan sekadar angka dalam laporan keuangan.
Di belakang satu surat PHK ada cicilan rumah, biaya sekolah anak, kebutuhan keluarga, jaminan kesehatan, dan masa depan yang tiba-tiba menjadi kabur.
Inilah persoalan yang sering hilang dalam bahasa ekonomi.
Kita terlalu mudah mengatakan perusahaan harus efisien.
Tentu perusahaan harus sehat.
Tetapi efisiensi tidak boleh menjadi kata sakti yang menghapus manusia dari pusat pembicaraan.
Pertanyaannya bukan apakah perusahaan boleh melakukan penyesuaian.
Pertanyaannya adalah: sejauh mana pekerja dilindungi ketika penyesuaian itu terjadi?
Sebab kalau keuntungan perusahaan dipandang sebagai hasil dari produktivitas bersama, maka kerugian dan risiko tidak semestinya selalu dibebankan kepada pekerja.
Outsourcing dan Normalisasi Ketidakpastian
Hal yang sama terjadi dalam praktik outsourcing.
Fleksibilitas bagi perusahaan dapat berarti ketidakpastian bagi pekerja.
Perusahaan memperoleh fleksibilitas dalam mengelola tenaga kerja, sementara pekerja harus hidup dengan pertanyaan: kontrak saya diperpanjang atau tidak?
Bagi sebagian orang, pekerjaan outsourcing mungkin tetap lebih baik daripada tidak bekerja sama sekali.
Tetapi standar kebijakan publik tidak boleh berhenti pada pertanyaan, “yang penting ada pekerjaan.”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah pekerjaan itu layak?
Apakah upahnya cukup?
Apakah perlindungan sosialnya memadai?
Apakah keselamatan kerjanya dijamin?
Apakah pekerja memiliki kesempatan berkembang?
Apakah ada kepastian hubungan kerja?
Dan apakah seseorang yang telah bekerja bertahun-tahun dapat terus hidup dalam ketidakpastian?
Kalau ketidakpastian dijadikan model bisnis, kita sedang menghadapi persoalan yang lebih besar daripada sekadar bentuk hubungan kerja.
Kita sedang berbicara tentang masa depan kelas pekerja.
Gig Economy: Bebas Menjadi Pekerja, Tetapi Tidak Bebas dari Risiko
Kemudian datanglah gig economy.
Pekerjaan berbasis platform menawarkan sesuatu yang terdengar menarik: fleksibilitas.
Kapan bekerja, kapan berhenti, dan berapa banyak pekerjaan yang diambil seolah-olah sepenuhnya berada di tangan pekerja.
Tetapi di balik narasi fleksibilitas itu ada pertanyaan yang tidak sederhana.
Siapa yang menanggung risiko?
Ketika pendapatan turun, siapa yang menanggung?
Ketika sakit, siapa yang membayar?
Ketika kecelakaan terjadi, siapa yang bertanggung jawab?
Ketika usia tidak lagi memungkinkan bekerja dengan intensitas yang sama, apa yang terjadi?
Ketika algoritma mengubah sistem insentif, kepada siapa pekerja harus menyampaikan keberatan?
Di sinilah kita perlu berhati-hati terhadap romantisasi fleksibilitas.
Fleksibilitas tanpa perlindungan dapat berubah menjadi ketidakpastian yang dipasarkan sebagai kebebasan.
AI dan Masa Depan Pekerjaan
Belum selesai menghadapi persoalan tersebut, pekerja sekarang memasuki babak baru: kecerdasan buatan.
AI akan meningkatkan produktivitas. Itu hampir tidak terbantahkan.
Tetapi produktivitas yang meningkat menimbulkan pertanyaan distribusi yang jauh lebih penting:
Siapa yang menikmati hasil peningkatan produktivitas tersebut?
Apakah keuntungan teknologi hanya masuk ke perusahaan melalui pengurangan biaya tenaga kerja?
Ataukah peningkatan produktivitas juga diterjemahkan menjadi upah yang lebih baik, jam kerja yang lebih manusiawi, pekerjaan baru, dan kualitas hidup yang lebih baik?
Jangan sampai sejarah kembali berulang.
Teknologi menciptakan produktivitas yang luar biasa, tetapi pekerja justru diminta bekerja semakin keras untuk mengejar standar yang semakin tinggi.
AI seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai ancaman bahwa “robot akan mengambil pekerjaan manusia”.
Pertanyaan yang lebih serius adalah:
Bagaimana manusia memastikan bahwa teknologi bekerja untuk kehidupan manusia, bukan menjadikan manusia sekadar komponen yang semakin mudah digantikan?
Yang Salah Bukan Hanya Kurikulum
Pada titik ini kita sering mendengar solusi yang sama:
“Kurikulum harus menyesuaikan kebutuhan industri.”
“Kampus harus menghasilkan lulusan yang link and match.”
“Mahasiswa harus menguasai keterampilan digital.”
Semua itu penting.
Tetapi belum cukup.
Sebab ada satu hal yang hampir selalu hilang dari pembicaraan tentang kesiapan kerja: kesadaran ketenagakerjaan.
Kita mengajarkan mahasiswa cara membuat CV.
Kita mengajarkan cara menghadapi wawancara.
Kita mengajarkan keterampilan digital.
Kita mengajarkan kewirausahaan.
Tetapi berapa banyak sekolah dan kampus yang secara serius mengajarkan kepada calon pekerja:
Apa hak mereka ketika bekerja?
Apa yang dimaksud hubungan kerja?
Bagaimana membaca kontrak kerja?
Apa perbedaan pekerja tetap, pekerja dengan perjanjian tertentu, dan pekerja melalui perusahaan alih daya?
Bagaimana mekanisme PHK?
Apa hak atas upah dan waktu istirahat?
Apa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja?
Bagaimana perlindungan jaminan sosial bekerja?
Apa itu diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja?
Mengapa kebebasan berserikat penting?
Apa fungsi serikat pekerja dan perjanjian kerja bersama?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan hanya materi hukum.
Itu adalah pengetahuan bertahan hidup.
Pendidikan Ketenagakerjaan Harus Masuk Kelas
Karena itu, pendidikan ketenagakerjaan seharusnya tidak baru diberikan ketika seseorang sudah mengalami PHK, kecelakaan kerja, konflik hubungan industrial, atau perselisihan dengan perusahaan.
Pengetahuan tersebut harus diberikan sebelum seseorang memasuki dunia kerja.
Sekolah menengah dapat memperkenalkan literasi dasar dunia kerja.
Perguruan tinggi dapat memperdalamnya sesuai karakter bidang pendidikan masing-masing.
Mahasiswa teknik perlu memahami K3.
Mahasiswa ekonomi perlu memahami hubungan industrial dan distribusi nilai.
Mahasiswa hukum perlu memahami realitas hubungan kerja.
Mahasiswa manajemen perlu memahami bahwa manusia bukan sekadar biaya tenaga kerja.
Dan seluruh mahasiswa, apa pun bidangnya, perlu memahami bahwa ketika kelak menjadi pekerja, mereka bukan hanya pemilik keterampilan.
Mereka adalah manusia yang memiliki hak.
Ini penting karena dunia kerja masa depan kemungkinan tidak akan menjadi lebih sederhana.
Justru sebaliknya.
Hubungan kerja akan semakin beragam. Teknologi akan semakin dominan. Batas antara pekerja dan bukan pekerja akan semakin diperdebatkan. Model kerja akan semakin fleksibel. Dan perubahan bisnis akan semakin cepat.
Maka manusia membutuhkan lebih dari sekadar employability.
Mereka membutuhkan labour literacy—literasi ketenagakerjaan.
Jangan Hanya Mencetak Pekerja yang Adaptif
Ada kecenderungan untuk selalu meminta pekerja beradaptasi.
Ketika teknologi berubah, pekerja diminta reskilling.
Ketika industri berubah, pekerja diminta upskilling.
Ketika perusahaan melakukan efisiensi, pekerja diminta menerima realitas.
Ketika pekerjaan menjadi fleksibel, pekerja diminta menikmati kebebasan.
Tetapi kita jarang bertanya:
Mengapa hanya pekerja yang terus diminta beradaptasi?
Bukankah negara juga harus beradaptasi?
Bukankah regulasi ketenagakerjaan harus beradaptasi?
Bukankah perusahaan juga harus beradaptasi dengan prinsip pekerjaan layak?
Bukankah sistem pendidikan harus beradaptasi bukan hanya terhadap kebutuhan industri, tetapi juga terhadap kebutuhan manusia?
Adaptasi tidak boleh menjadi kata lain dari menyerah.
Pekerja memang harus meningkatkan kompetensi. Tetapi perusahaan harus meningkatkan kualitas pekerjaan. Negara harus memperkuat perlindungan. Dan pendidikan harus membangun kesadaran kritis.
Pendidikan Tidak Boleh Menjadi Pabrik Tenaga Kerja
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah pendidikan harus mempersiapkan manusia memasuki dunia kerja.
Tentu harus.
Tetapi pendidikan tidak boleh direduksi menjadi pabrik tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Manusia bukan sekadar human capital.
Manusia memiliki keluarga, waktu, kesehatan, kebutuhan untuk beristirahat, hak untuk bersuara, hak untuk berserikat, dan hak untuk hidup layak.
Karena itu, ukuran keberhasilan pendidikan tidak cukup hanya dengan menghitung berapa banyak lulusan yang terserap industri.
Kita juga harus bertanya:
Berapa banyak yang mendapatkan pekerjaan layak?
Berapa banyak yang terlindungi?
Berapa banyak yang memiliki jaminan sosial?
Berapa banyak yang bekerja dengan upah yang memungkinkan mereka hidup bermartabat?
Berapa banyak yang memahami hak-haknya?
Dan ketika kehilangan pekerjaan, berapa banyak yang memiliki perlindungan untuk bangkit kembali?
Sebab pendidikan yang berhasil bukan hanya pendidikan yang menghasilkan manusia yang siap bekerja.
Pendidikan yang benar-benar berhasil adalah pendidikan yang menghasilkan manusia yang siap menghadapi dunia kerja tanpa kehilangan martabatnya.
Kita tidak bisa menghentikan PHK.
Kita tidak bisa menolak seluruh perkembangan AI.
Kita tidak bisa menghapus perubahan teknologi.
Kita juga tidak mungkin menghentikan transformasi model bisnis.
Tetapi kita dapat memilih bagaimana perubahan itu dikelola.
Apakah teknologi akan membuat manusia semakin sejahtera atau semakin rentan?
Apakah fleksibilitas akan menjadi kebebasan atau justru ketidakpastian?
Apakah efisiensi akan meningkatkan kesejahteraan bersama atau hanya memperbesar keuntungan?
Dan apakah pendidikan akan menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, atau sekadar menjadi jalur panjang untuk memasok tenaga kerja ke pasar yang semakin tidak pasti?
Inilah pertanyaan besar pendidikan kita hari ini.
Karena kalau kita terus menghasilkan manusia yang semakin terdidik, tetapi membiarkan mereka memasuki dunia kerja tanpa kepastian, tanpa perlindungan, dan tanpa pengetahuan tentang hak-haknya, maka yang sedang kita bangun bukan masa depan pekerjaan.
Kita sedang membangun generasi yang semakin pintar untuk menghadapi ketidakpastian—tetapi tidak pernah diajarkan mengapa ketidakpastian itu harus diterima sebagai sesuatu yang normal.
Dan mungkin, di situlah pendidikan harus mulai mengambil sikap.
Bukan hanya mengajarkan manusia bagaimana mendapatkan pekerjaan, tetapi juga bagaimana memastikan pekerjaan tetap menjadi jalan menuju kehidupan yang bermartabat.
