Ketika Keadaan Ekonomi Tidak Seharusnya Menentukan Masa Depan Perempuan
Oleh: Nurul Khofifah Lestari
“Saya hanya perempuan sederhana. Tetapi saya percaya, kesederhanaan tidak menghalangi pendidikan untuk tetap tinggi.”
Ada kenyataan yang sering luput dari perhatian kita ketika membicarakan pendidikan: tidak semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Sebagian perempuan dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dengan dukungan ekonomi keluarga yang memadai. Sementara itu, sebagian lainnya harus berjuang jauh lebih keras, bahkan sekadar untuk mempertahankan harapan agar dapat duduk di bangku kuliah.
Bagi perempuan dari keluarga berkecukupan, pendidikan tinggi mungkin menjadi tahapan kehidupan yang sudah direncanakan sejak kecil. Namun, bagi perempuan dari keluarga sederhana, pendidikan tinggi terkadang merupakan kemewahan yang harus diperjuangkan dengan pengorbanan.
Ada anak perempuan yang harus bekerja sambil kuliah. Ada yang menunda pendidikan demi membantu perekonomian keluarga. Ada pula yang terpaksa mengubur cita-citanya karena orang tua tidak mampu membayar biaya pendidikan.
Pertanyaannya kemudian, apakah kecerdasan dan masa depan seorang perempuan harus ditentukan oleh seberapa banyak uang yang dimiliki keluarganya?
Tentu saja tidak.
Pendidikan seharusnya menjadi jalan untuk memperbaiki kehidupan, bukan justru menjadi ruang baru yang memperlebar jarak antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin.
Ketika Kemiskinan Menjadi Penghalang Pendidikan
Kita sering mendengar ungkapan bahwa siapa pun dapat berhasil selama memiliki kemauan dan bekerja keras.
Ungkapan tersebut memang dapat memberikan motivasi. Namun, apabila digunakan tanpa memahami kenyataan sosial, ia justru berisiko menyederhanakan persoalan ketimpangan.
Tidak semua perempuan memulai kehidupannya dari garis yang sama.
Seorang perempuan yang lahir dalam keluarga mampu mungkin memiliki fasilitas pendidikan lengkap, akses internet yang baik, buku pelajaran, bimbingan belajar, serta dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan.
Sementara itu, perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah mungkin harus memikirkan biaya transportasi, uang kuliah, kebutuhan sehari-hari, bahkan membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.
Keduanya mungkin memiliki kecerdasan dan semangat belajar yang sama. Namun, kesempatan yang tersedia bagi mereka tidak selalu setara.
Dalam konteks Indonesia, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Pendidikan, menjadi salah satu sumber penting untuk memahami kesenjangan partisipasi pendidikan berdasarkan kondisi sosial ekonomi, wilayah, dan karakteristik penduduk.
Persoalan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan bukan semata-mata persoalan kemampuan individu, tetapi juga berkaitan dengan struktur ekonomi dan kebijakan sosial.
Ketika perempuan dari keluarga sederhana tidak mampu melanjutkan pendidikan, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa ia kurang berusaha.
Bisa jadi yang tidak tersedia bukanlah kemauan, melainkan kesempatan.
Kemiskinan tidak selalu menghilangkan kecerdasan seseorang. Namun, kemiskinan dapat menghilangkan kesempatan seseorang untuk mengembangkan kecerdasannya.
Di sinilah letak ketidakadilan yang harus menjadi perhatian bersama.
Pendidikan Perempuan Masih Dibayangi Cara Pandang Tradisional
Selain menghadapi keterbatasan ekonomi, sebagian perempuan juga harus berhadapan dengan pandangan sosial yang membatasi kesempatan pendidikannya.
Masih terdapat anggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan terlalu tinggi karena pada akhirnya akan menikah dan mengurus keluarga.
Pandangan seperti ini seolah menempatkan pendidikan perempuan sebagai kebutuhan tambahan, bukan sebagai hak yang melekat pada dirinya.
Padahal, perempuan bukan sekadar calon istri atau calon ibu.
Perempuan adalah manusia yang memiliki pikiran, kemampuan, cita-cita, dan hak untuk menentukan masa depannya.
Pernikahan dan kehidupan keluarga tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi pendidikan perempuan.
Seorang perempuan dapat menjadi istri, ibu, pekerja, akademisi, pengusaha, ataupun pemimpin sesuai dengan pilihan dan kesempatan yang dimilikinya.
Pendidikan justru dapat memberikan bekal untuk menjalani berbagai peran tersebut dengan lebih baik.
Namun, yang lebih mendasar, perempuan berhak memperoleh pendidikan bukan semata-mata karena kelak akan memberikan manfaat bagi keluarganya, melainkan karena pendidikan merupakan hak setiap manusia.
UNESCO dalam berbagai publikasinya mengenai kesetaraan gender dan pendidikan menegaskan pentingnya mengatasi hambatan ekonomi, sosial, serta norma gender yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan.
Dengan demikian, perjuangan pendidikan perempuan tidak cukup hanya dengan menyediakan sekolah dan perguruan tinggi. Masyarakat juga perlu mengubah cara pandang yang selama ini membatasi cita-cita perempuan.
Perempuan tidak seharusnya diminta mengecilkan impiannya hanya karena masyarakat belum terbiasa melihat perempuan memiliki cita-cita besar.
Pendidikan Tinggi Bukan Sekadar Gelar, tetapi Jalan Menuju Kemandirian
Ada yang mempertanyakan mengapa perempuan harus bersusah payah melanjutkan pendidikan tinggi.
Bukankah tanpa gelar sarjana pun seseorang tetap dapat menjalani kehidupan?
Pertanyaan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya keliru. Pendidikan formal bukan satu-satunya jalan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keberhasilan.
Banyak perempuan yang tidak memperoleh kesempatan kuliah tetapi mampu membangun usaha, menghidupi keluarga, dan memberikan kontribusi besar kepada masyarakat.
Namun, kenyataan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap pendidikan tinggi tidak penting bagi perempuan.
Pendidikan tinggi membuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membangun keterampilan profesional, serta meningkatkan peluang ekonomi.
Lebih dari itu, pendidikan membantu perempuan memahami bahwa dirinya mempunyai hak untuk mengambil keputusan atas kehidupannya sendiri.
Perempuan yang memiliki pengetahuan lebih luas berpotensi mempunyai bekal lebih baik untuk memahami persoalan hukum, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan kehidupan sosial.
Pendidikan juga dapat memperkuat kemampuan perempuan untuk mengenali diskriminasi dan memperjuangkan hak-haknya.
Namun, perlu dipahami bahwa pendidikan tinggi tidak secara otomatis menjamin kemandirian ekonomi. Masih terdapat persoalan lapangan kerja, diskriminasi, ketimpangan upah, dan keterbatasan kesempatan yang harus diatasi melalui kebijakan publik.
Karena itu, pendidikan perempuan harus berjalan seiring dengan penciptaan pekerjaan yang layak dan kesempatan ekonomi yang adil.
Saya percaya bahwa perempuan sederhana berhak memiliki pendidikan tinggi, bukan agar dipandang lebih hebat daripada orang lain, tetapi agar mempunyai lebih banyak pilihan dalam menentukan kehidupannya.
Pendidikan bukanlah alat untuk meninggikan seseorang di atas manusia lain. Pendidikan adalah jalan untuk memperluas kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Negara Tidak Boleh Membiarkan Pendidikan Menjadi Hak Istimewa
Jika pendidikan tinggi hanya dapat dinikmati secara mudah oleh kelompok masyarakat berkecukupan, maka kita sedang menghadapi persoalan serius dalam mewujudkan keadilan sosial.
Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial justru berisiko mempertahankan ketimpangan antargenerasi.
Anak dari keluarga kaya memiliki kesempatan lebih besar memperoleh pendidikan berkualitas, sementara anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan yang dapat membatasi masa depannya.
Jika keadaan tersebut terus berlangsung, kemiskinan berisiko diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dalam konteks Indonesia, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan:
“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
Prinsip konstitusional tersebut harus menjadi dasar dalam membangun sistem pendidikan yang adil.
Memang, ketentuan mengenai pembiayaan pendidikan tinggi berbeda dengan pendidikan dasar. Namun, hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab negara untuk memperluas akses pendidikan tinggi yang bermutu dan terjangkau.
Program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), penguatan perguruan tinggi negeri, serta dukungan bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah merupakan bagian dari upaya memperluas kesempatan tersebut.
Akan tetapi, keberadaan program bantuan saja belum cukup.
Kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa bantuan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan, dilaksanakan secara transparan, dan tidak menciptakan hambatan administratif yang berlebihan.
Negara juga perlu memperhatikan perempuan yang tinggal di wilayah terpencil, berasal dari keluarga pekerja berpenghasilan rendah, atau memiliki tanggung jawab pengasuhan.
Sebab, biaya pendidikan tidak hanya berupa uang kuliah.
Ada biaya tempat tinggal, transportasi, buku, perangkat digital, kebutuhan hidup, dan waktu yang harus dikorbankan.
Pendidikan tinggi yang adil bukan hanya pendidikan yang membuka pintu pendaftaran bagi semua orang, tetapi juga pendidikan yang memberikan kesempatan nyata kepada mereka yang selama ini kesulitan memasuki pintu tersebut.
Jangan Jadikan Perjuangan Perempuan Miskin sebagai Romantisasi Kesulitan
Kita sering merasa terharu ketika mendengar kisah seorang perempuan dari keluarga miskin yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi.
Ada anak buruh yang menjadi sarjana. Ada anak petani yang berhasil memperoleh beasiswa. Ada perempuan yang bekerja siang hari dan kuliah pada malam hari.
Kisah-kisah tersebut memang layak mendapatkan penghargaan.
Namun, ada satu hal yang perlu kita renungkan.
Mengapa sebagian perempuan harus berjuang sedemikian berat hanya untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang bagi orang lain dapat dinikmati dengan relatif mudah?
Jangan sampai masyarakat terlalu sibuk memuji ketangguhan perempuan miskin, tetapi lupa mempertanyakan ketidakadilan yang membuat mereka harus berjuang jauh lebih keras.
Kita tidak boleh menjadikan kemiskinan sebagai cerita romantis tentang keberhasilan.
Tidak semua perempuan mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang berat. Tidak semua mempunyai keluarga yang mendukung, akses beasiswa, atau kesempatan bekerja sambil belajar.
Perempuan yang terpaksa berhenti kuliah karena keadaan ekonomi bukan berarti tidak cukup tangguh.
Ia mungkin sedang menghadapi hambatan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kerja keras pribadi.
Karena itu, perjuangan perempuan dari keluarga sederhana harus dihargai sekaligus dijadikan alasan untuk memperbaiki sistem pendidikan.
Keberhasilan satu orang tidak boleh digunakan untuk mengabaikan kesulitan ribuan orang lainnya.
Kita membutuhkan lebih dari sekadar kisah perempuan miskin yang berhasil menjadi sarjana. Kita membutuhkan sistem pendidikan yang membuat keberhasilan tersebut tidak lagi menjadi sesuatu yang luar biasa sulit.
Perempuan Sederhana Tidak Perlu Malu Memiliki Cita-Cita Tinggi
Di tengah berbagai hambatan tersebut, perempuan dari keluarga sederhana tetap perlu memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya.
Tidak perlu merasa rendah hanya karena orang tua bukan pejabat, pengusaha besar, atau orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi.
Tidak perlu malu ketika harus berangkat kuliah menggunakan transportasi umum, mengenakan pakaian sederhana, atau menjalani kehidupan dengan anggaran terbatas.
Tidak ada yang salah dengan kesederhanaan.
Yang keliru adalah ketika masyarakat menjadikan keadaan ekonomi sebagai ukuran kecerdasan dan martabat seseorang.
Perempuan sederhana mempunyai hak untuk bermimpi menjadi sarjana, magister, doktor, peneliti, dosen, dokter, pemimpin, maupun profesi lain yang dicita-citakannya.
Namun, cita-cita tersebut perlu diperjuangkan melalui proses belajar yang sungguh-sungguh, pencarian kesempatan, dan dukungan lingkungan yang memadai.
Pendidikan tinggi bukanlah perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling hebat.
Pendidikan adalah perjalanan untuk memperluas kemampuan, memperbaiki kualitas diri, dan menemukan cara memberikan manfaat bagi kehidupan.
Saya ingin tetap menjadi perempuan sederhana meskipun suatu hari memperoleh pendidikan tinggi.
Saya tidak ingin gelar akademik membuat saya lupa bahwa banyak perempuan lain mempunyai kecerdasan yang sama, tetapi belum mendapatkan kesempatan belajar.
Saya ingin ilmu yang diperoleh membuat saya semakin memahami kehidupan, bukan semakin jauh dari kenyataan masyarakat.
Karena pada akhirnya, pendidikan tinggi tidak seharusnya membuat seseorang merasa lebih mulia.
Sebaliknya, pendidikan seharusnya melahirkan kesadaran bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, meskipun kesempatan hidupnya berbeda.
Penutup: Pendidikan Adalah Hak, Bukan Kemewahan
Pendidikan tinggi tidak seharusnya menjadi simbol kemewahan yang hanya dapat dijangkau perempuan dari keluarga kaya.
Ia harus menjadi kesempatan yang terbuka bagi setiap perempuan yang memiliki kemampuan, kemauan, dan keinginan untuk terus belajar.
Kesederhanaan ekonomi tidak boleh dianggap sebagai batas kecerdasan.
Latar belakang keluarga tidak boleh menjadi ukuran tinggi rendahnya cita-cita.
Dan keadaan sosial tidak boleh menentukan seberapa jauh seorang perempuan diperbolehkan mengembangkan dirinya.
Namun, perjuangan mewujudkan pendidikan yang adil tidak dapat dibebankan kepada perempuan secara individual.
Negara harus memperluas akses. Lembaga pendidikan harus membangun sistem yang inklusif. Keluarga perlu memberikan dukungan. Masyarakat harus menghentikan pandangan yang membatasi pendidikan perempuan.
Sementara itu, perempuan yang memperoleh kesempatan belajar perlu menggunakan pengetahuannya secara bertanggung jawab.
Bagi saya, pendidikan tinggi bukanlah tentang meninggalkan kesederhanaan.
Pendidikan adalah tentang membawa kesederhanaan tersebut menuju kehidupan yang memiliki lebih banyak pengetahuan, pilihan, dan kesempatan.
Saya tidak ingin menjadi perempuan yang dihormati hanya karena gelar akademiknya.
Saya ingin menjadi perempuan yang mampu menghargai ilmu, menjaga karakter, dan memahami bahwa keberhasilan tidak seharusnya membuat kita melupakan mereka yang masih berjuang.
Sebab, perempuan dari keluarga sederhana tidak kekurangan hak untuk bermimpi. Yang sering kali mereka kekurangan adalah kesempatan untuk mewujudkannya.
Dan kesempatan itulah yang harus kita perjuangkan bersama.
“Saya mungkin tidak dilahirkan dalam keluarga kaya. Tetapi saya percaya, pendidikan tinggi bukanlah warisan yang hanya berhak dimiliki mereka yang berharta. Pendidikan adalah kesempatan untuk setiap perempuan yang ingin mengubah masa depannya.”
Sederhana dalam gaya, tinggi dalam ilmu.
— Nurul Khofifah Lestari
Referensi pendukung
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1), mengenai hak warga negara atas pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi, akses, dan bantuan biaya pendidikan.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Pendidikan 2025, sebagai referensi kondisi dan partisipasi pendidikan di Indonesia.
- UNESCO, Gender Equality and Education, mengenai kesetaraan gender dan hambatan akses pendidikan perempuan. UNESCO.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, informasi program KIP Kuliah dan dukungan akses pendidikan tinggi. Portal KIP Kuliah.
