Oleh: Parah
Ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada seorang pejabat yang tidak suka dikritik.
Yaitu ketika seorang pejabat mulai merasa bahwa orang yang lebih tahu darinya adalah ancaman.
Saya menyimak ucapan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, Jumat, 18 September 2026. Dalam pidatonya, Presiden menyinggung para pakar yang menurutnya menyampaikan fitnah dan kemudian mengatakan, “saking pinternya jadi goblok.” Presiden juga menekankan pentingnya intellectual honesty atau kejujuran intelektual dari seorang cendekiawan.
Tentu kita bisa memahami bahwa seorang pemimpin berhak membantah kritik yang dianggap keliru, bahkan berhak mengoreksi pakar yang menurutnya menggunakan data atau argumentasi yang salah.
Tetapi ada persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar satu kalimat.
Bagaimana kekuasaan memperlakukan orang yang berbeda pendapat?
Sebab kritik yang salah tidak harus dibalas dengan penghinaan. Pendapat yang keliru dapat dibantah dengan data. Analisis yang dianggap sesat dapat diuji dengan metodologi. Argumentasi yang lemah dapat dipatahkan dengan argumentasi yang lebih kuat.
Begitulah seharusnya ilmu pengetahuan bekerja.
Saya jadi teringat kepada seorang pejabat yang pernah saya kenal.
Ia memiliki kebiasaan yang menarik.
Semakin pintar orang yang berdiri di hadapannya, semakin keras suaranya.
Semakin banyak orang membawa data, semakin tinggi emosinya.
Semakin kuat argumentasinya, semakin cepat ia memotong pembicaraan.
Dan semakin banyak orang yang memiliki pengetahuan berbeda dengannya, semakin besar keinginannya untuk menunjukkan bahwa dialah yang paling tahu.
Awalnya saya mengira itu hanya persoalan karakter.
Ternyata tidak sesederhana itu.
Sebab saya kemudian melihat sebuah pola:
Ia bukan marah karena orang lain salah. Ia marah karena orang lain berani mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui.
Di situlah persoalannya.
Ada pejabat yang tidak takut pada orang bodoh.
Ia justru takut pada orang yang mampu bertanya.
Sebab orang yang tidak tahu akan mudah mengangguk.
Orang yang takut akan memilih diam.
Tetapi orang yang memahami persoalan akan bertanya:
“Dasarnya apa?”
“Datanya dari mana?”
“Bagaimana cara menghitungnya?”
“Apa dampaknya bagi masyarakat?”
“Bagaimana kalau kebijakan ini ternyata salah?”
Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang kadang membuat kekuasaan tidak nyaman.
Padahal, justru dari pertanyaan itulah kebijakan publik seharusnya diperbaiki.
Kritik bukan penghinaan
Presiden sendiri dalam pidatonya pada HUT ke-25 Partai Demokrat, 9 September 2026, menyampaikan bahwa bangsa yang memilih jalan demokrasi harus berterima kasih atas kritik dan koreksi. Presiden juga mengatakan perbedaan pandangan, kritik, saran, dan rekomendasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Pernyataan itu penting.
Sebab negara yang sehat bukan negara yang tidak memiliki kritik.
Negara yang sehat justru negara yang memiliki mekanisme untuk mendengar kritik tanpa harus memusuhi pengkritiknya.
Memang, kritik dan fitnah adalah dua hal berbeda.
Kritik bisa saja salah.
Pakar bisa saja keliru.
Akademisi bisa saja memiliki kepentingan.
Pengamat bisa saja bias.
Jurnalis juga bisa saja melakukan kesalahan.
Tetapi semua itu tidak menghapus satu prinsip sederhana:
Jawablah gagasannya, bukan merendahkan orangnya.
Jika seorang pakar keliru, tunjukkan kekeliruannya.
Jika datanya salah, koreksi datanya.
Jika analisisnya bias, bongkar biasnya.
Jika kesimpulannya tidak masuk akal, tunjukkan di mana letak kesalahannya.
Dengan begitu, publik mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar pertengkaran.
Publik mendapatkan pengetahuan.
Karena kekuasaan membutuhkan orang yang berani mengatakan “tidak”
Ada satu kesalahan besar yang sering terjadi dalam birokrasi dan kekuasaan.
Orang-orang yang selalu mengatakan “iya” dianggap loyal.
Sedangkan orang yang berani mengatakan “tidak” dianggap mengganggu.
Padahal, dalam banyak situasi, orang yang mengatakan “tidak” justru sedang menyelamatkan organisasi.
Bayangkan seorang dokter yang selalu mengatakan kepada pasien apa yang ingin didengar pasien.
Bayangkan seorang pilot yang semua keputusannya selalu disetujui kopilot karena takut berbeda pendapat.
Bayangkan seorang insinyur yang melihat jembatan bermasalah tetapi memilih diam karena takut atasannya tersinggung.
Bukankah itu berbahaya?
Begitu juga dengan negara.
Seorang pemimpin tidak membutuhkan orang-orang yang hanya pandai mengangguk.
Ia membutuhkan orang yang berani mengatakan:
“Presiden, ini mungkin salah.”
“Menteri, data ini perlu diperiksa kembali.”
“Kebijakan ini memiliki risiko.”
“Perhitungan ini tidak sesuai kenyataan di lapangan.”
Orang seperti itu mungkin tidak menyenangkan.
Tetapi belum tentu mereka adalah musuh.
Bisa jadi justru merekalah alarm terakhir sebelum sebuah keputusan berubah menjadi kesalahan besar.
Yang mati bukan cuma kritik
Karena itu, ketika pejabat mulai menganggap pakar sebagai musuh, yang terancam bukan hanya kebebasan kritik.
Yang terancam adalah budaya berpikir.
Anak muda bisa belajar sebuah pesan yang keliru:
Tidak perlu terlalu pintar.
Tidak perlu terlalu kritis.
Jangan banyak bertanya.
Jangan berbeda pendapat dengan orang yang berkuasa.
Sebab semakin pintar kamu, semakin besar kemungkinan kamu dianggap mengganggu.
Dan kalau pesan seperti itu tumbuh dalam sebuah bangsa, kita sedang membangun generasi yang takut berpikir.
Padahal bangsa besar dibangun bukan hanya oleh orang-orang yang patuh.
Bangsa besar dibangun oleh manusia yang mampu berpikir, mampu berbeda pendapat, dan mampu mempertanggungjawabkan pikirannya.
Kepakaran memang tidak selalu benar.
Tetapi ketidakbenaran seorang pakar tidak membuat kepakaran menjadi tidak berguna.
Sebaliknya, justru karena pakar bisa salah, maka ilmu pengetahuan membutuhkan kritik, verifikasi, debat, penelitian, dan koreksi.
Itulah mekanisme yang membuat pengetahuan berkembang.
Kekuasaan seharusnya tidak alergi terhadap kecerdasan
Saya kembali teringat pejabat tadi.
Semakin pintar orang di depannya, semakin galak dia.
Dulu saya menganggap itu hanya kebiasaan buruk.
Sekarang saya melihatnya sebagai persoalan yang lebih serius.
Sebab ketika seseorang memperoleh kekuasaan lalu merasa terancam oleh orang yang lebih berpengetahuan, ia sedang menghadapi persoalan bukan pada orang lain.
Ia sedang berhadapan dengan egonya sendiri.
Kekuasaan yang sehat tidak takut pada kecerdasan.
Kekuasaan yang percaya diri tidak perlu menghina orang yang berbeda pendapat.
Dan pemimpin yang benar-benar kuat tidak membutuhkan semua orang untuk mengatakan bahwa dirinya selalu benar.
Justru ia harus mampu menciptakan ruang bagi orang lain untuk mengatakan:
“Anda mungkin benar. Tetapi mari kita periksa lagi.”
Karena pada akhirnya, negara bukan ruang untuk membuktikan siapa yang paling pintar.
Negara adalah ruang untuk memastikan keputusan yang dibuat membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik.
Dan kalau suatu hari para pakar memilih diam karena takut dihina, para akademisi berhenti berbicara karena takut dicap musuh, dan masyarakat berhenti bertanya karena takut dianggap pembangkang—
maka yang sedang mati bukan hanya kritik.
Yang sedang mati adalah keberanian untuk berpikir.
Dan ketika keberanian berpikir mati, kekuasaan mungkin masih berdiri.
Tetapi masyarakat kehilangan salah satu alat terpenting untuk mengoreksinya.
Itulah yang harus kita khawatirkan.
