Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dikampanyekan sebagai terobosan sosial untuk memperbaiki kualitas gizi anak dan generasi muda. Secara moral, nyaris tak ada yang menolak gagasan ini. Siapa yang bisa menentang niat negara memberi makan rakyatnya? Namun persoalan menjadi rumit ketika kebijakan mulia tersebut dibiayai dengan cara yang justru berpotensi menambah beban utang negara. Di titik inilah publik patut bertanya: apakah negara sedang menolong masa depan, atau sekadar menggali lubang untuk menutup lubang?
Logika sederhana rumah tangga mengajarkan, kebutuhan makan memang prioritas. Tetapi jika untuk makan hari ini kita harus berutang tanpa rencana pelunasan yang jelas, maka masalah baru hanya ditunda, bukan diselesaikan. Negara pun tak berbeda. Ketika program sosial dibiayai dengan utang baru, maka generasi mendatanglah yang akan membayar harganya—dalam bentuk pajak lebih tinggi, pengurangan belanja publik lain, atau bahkan pemangkasan hak sosial di masa depan.
Ironisnya, narasi keberpihakan pada rakyat sering kali menutupi diskusi yang lebih mendasar soal keberlanjutan fiskal. Program MBG seolah diposisikan sebagai simbol kepedulian, sementara kritik terhadap skema pembiayaannya dianggap tidak empatik. Padahal, keberpihakan sejati justru menuntut kehati-hatian: memastikan bahwa kebijakan hari ini tidak menjadi beban struktural esok hari.
Lebih jauh, persoalan gizi tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan kemiskinan, upah layak, akses pangan murah, dan stabilitas harga. Jika akar masalah ini tidak disentuh, maka makan gratis hanya akan menjadi solusi tambal sulam. Negara memberi makan di satu sisi, tetapi di sisi lain membiarkan sistem ekonomi terus memproduksi kemiskinan. Akibatnya, program sosial berubah menjadi rutinitas mahal yang tak pernah benar-benar menyelesaikan persoalan.
Dalam konteks ini, utang negara semestinya digunakan untuk memperkuat fondasi produktif: pertanian rakyat, industri pangan nasional, lapangan kerja, dan perlindungan upah. Dengan begitu, rakyat mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri dan berkelanjutan. Tanpa arah itu, makan bergizi gratis berisiko menjadi etalase kebijakan populis—tampak peduli di permukaan, rapuh di dalam.
Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya bukan sekadar apakah rakyat perlu makan bergizi, melainkan bagaimana negara membiayai dan menata kebijakan tersebut. Jika jawabannya adalah dengan terus menggali lubang utang demi menutup kebutuhan hari ini, maka kita patut waspada. Jangan sampai niat baik memberi makan justru berubah menjadi warisan beban bagi generasi yang seharusnya kita lindungi.
