Indonesia sering bermimpi menjadi negara industri maju. Pemerintah berbicara tentang hilirisasi, investasi besar, kawasan industri, hingga bonus demografi. Gedung-gedung pabrik berdiri. Mesin-mesin dipasang. Produksi ditingkatkan. Tetapi ada satu pertanyaan mendasar yang jarang dijawab secara jujur: maju untuk siapa?
Sebab sejarah menunjukkan, pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan hanya akan melahirkan kemajuan yang timpang. Negara bisa terlihat modern, tetapi rakyatnya tetap hidup dalam kecemasan. Industri tumbuh, namun buruh tetap murah. Investasi datang, tetapi kesejahteraan tidak ikut naik. Di titik inilah gagasan “membumikan keadilan Pancasila” menjadi sangat penting — bukan sekadar slogan moral, melainkan arah pembangunan bangsa.
Pancasila bukan hanya simbol yang dibacakan setiap upacara. Ia seharusnya menjadi dasar bagaimana negara memperlakukan manusia. Terutama sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya sangat besar. Negara tidak boleh hanya menjadi pelayan pasar dan investor. Negara harus hadir memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati segelintir elite ekonomi.
Hari ini kita melihat paradoks yang nyata. Buruh dituntut semakin produktif, tetapi upah ditekan serendah mungkin demi alasan “iklim investasi”. Pendidikan diarahkan mencetak tenaga kerja murah. Outsourcing diperluas. Jaminan kerja makin rapuh. Sementara keuntungan industri terus bertumbuh. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka industri maju hanya akan menjadi wajah baru dari ketimpangan lama.
Padahal bangsa yang benar-benar maju bukan bangsa yang sekadar memiliki banyak pabrik, melainkan bangsa yang menghargai martabat manusianya. Jepang, Jerman, hingga negara-negara Skandinavia tidak menjadi kuat karena murahnya tenaga kerja semata, tetapi karena kualitas manusia, perlindungan sosial, dan keadilan ekonomi yang dibangun secara serius.
Indonesia terlalu lama terjebak dalam logika bahwa buruh murah adalah keunggulan. Akibatnya, rakyat diposisikan bukan sebagai manusia yang harus disejahterakan, tetapi sebagai alat produksi yang bisa ditekan demi pertumbuhan angka statistik. Inilah yang bertentangan dengan semangat Pancasila.
Membumikan keadilan Pancasila berarti mengubah cara berpikir pembangunan. Buruh bukan beban industri, melainkan fondasi industri itu sendiri. Petani bukan pelengkap ekonomi, tetapi penyangga pangan nasional. Pendidikan bukan mesin pencetak pekerja patuh, tetapi ruang membangun manusia yang merdeka secara pikir dan hidup.
Keadilan juga tidak cukup hadir di pidato kenegaraan. Ia harus terasa dalam kehidupan sehari-hari:
- upah yang layak,
- pekerjaan yang manusiawi,
- akses pendidikan dan kesehatan,
- perlindungan hukum yang tidak tajam ke bawah,
- serta distribusi kekayaan yang lebih adil.
Tanpa itu, Pancasila hanya akan menjadi teks yang dipuja tetapi tidak dijalankan.
Ironinya, di tengah semangat industrialisasi, negara justru sering lebih cepat mendengar suara pemodal dibanding suara rakyat kecil. Demonstrasi buruh dianggap gangguan stabilitas. Kritik dianggap ancaman pembangunan. Padahal demokrasi yang sehat justru membutuhkan keberanian rakyat untuk mengingatkan negara agar tidak kehilangan arah.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang sering kurang adalah keberpihakan. Ketika hukum, ekonomi, dan kebijakan lebih dekat kepada kekuasaan daripada keadilan, maka ketimpangan akan terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Karena itu, membumikan keadilan Pancasila bukan pekerjaan seremonial. Ia adalah perjuangan politik, sosial, dan moral. Sebuah usaha untuk memastikan bahwa kemajuan industri tidak dibangun di atas kelelahan rakyatnya sendiri.
Negara industri maju tanpa keadilan hanya akan melahirkan gedung tinggi dengan manusia yang tetap merasa rendah. Tetapi jika keadilan benar-benar ditegakkan, maka Indonesia bukan hanya bisa menjadi negara maju — melainkan bangsa yang bermartabat.
