Dalam konteks demokrasi, salah satu prinsip fundamental yang sering diangkat adalah kedaulatan rakyat. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pertanyaan mendalam: Mana yang lebih nyata, “kedaulatan di tangan rakyat” atau “rakyat di tangan kedaulatan” yang diwakili oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif?
1. Kedaulatan di Tangan Rakyat
Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dalam konteks ini, rakyat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri melalui pemilihan umum, referendum, dan partisipasi dalam proses politik. Konstitusi Indonesia, misalnya, menegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Data dan Referensi: Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022, sekitar 70% masyarakat Indonesia percaya bahwa suara mereka penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kedaulatan rakyat masih cukup tinggi di kalangan masyarakat.
2. Rakyat di Tangan Kedaulatan
Di sisi lain, realitas sering menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara yang seharusnya mewakili rakyat dapat berfungsi sebaliknya. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif sering kali terjebak dalam politik kekuasaan, yang mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak selalu mencerminkan kepentingan rakyat. Kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif dan eksekutif, seperti yang terungkap dalam berbagai laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan adanya jarak antara kedaulatan rakyat dan praktik politik yang ada.
Data dan Referensi: Dalam laporan KPK tahun 2021, tercatat lebih dari 100 kasus korupsi melibatkan pejabat publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Sejauh mana kedaulatan rakyat terjamin jika wakil-wakil mereka terlibat dalam praktik korupsi?
3. Kesimpulan
Dalam analisis ini, kedua pandangan memiliki kebenaran masing-masing. Kedaulatan di tangan rakyat adalah ideal yang harus dijunjung tinggi, namun praktiknya sering kali terdistorsi oleh kekuasaan yang ada. Untuk mencapai kedaulatan yang sejati, perlu ada upaya kolektif dari rakyat untuk mengawasi dan mempertanggungjawabkan tindakan wakil-wakil mereka.
Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik serta memperkuat lembaga pengawasan agar kedaulatan rakyat tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Referensi berbagai sumber
