Kita terus menghasilkan manusia yang makin terdidik untuk memasuki dunia kerja yang semakin tidak pasti.
Setiap tahun, sekolah dan kampus meluluskan jutaan anak muda dengan ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, dan berbagai keterampilan. Mereka didorong untuk belajar lebih tinggi, menguasai teknologi, meningkatkan kemampuan bahasa, membangun soft skill, hingga menjadi tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Namun ada satu pertanyaan yang semakin sulit dihindari: pendidikan sebenarnya sedang mempersiapkan manusia untuk bekerja, atau sekadar mempersiapkan manusia agar mampu bertahan dalam pasar kerja yang semakin tidak manusiawi?
Di satu sisi, kita berbicara tentang bonus demografi, transformasi digital, kecerdasan buatan, ekonomi kreatif, green jobs, dan industri masa depan. Di sisi lain, semakin banyak pekerja berhadapan dengan kontrak kerja jangka pendek, outsourcing, pekerjaan berbasis platform, upah yang sulit mengejar biaya hidup, jam kerja yang tidak menentu, serta ancaman kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi.
Paradoksnya begitu nyata.
Semakin tinggi pendidikan seseorang, belum tentu semakin pasti masa depannya.
Gelar sarjana tidak otomatis menghasilkan pekerjaan yang layak. Gelar magister pun tidak memberikan jaminan keamanan kerja. Bahkan mereka yang memiliki pengalaman, keterampilan, dan kompetensi sekalipun dapat sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan karena restrukturisasi perusahaan, efisiensi, merger, digitalisasi, atau perubahan model bisnis.
Kita kemudian sering menyalahkan individu.
“Lulusan sekarang kurang kompeten.”
“Anak muda harus lebih adaptif.”
“Harus punya skill yang sesuai kebutuhan industri.”
“Jangan terlalu memilih pekerjaan.”
Nasihat-nasihat itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi menjadi tidak adil ketika seluruh persoalan ketenagakerjaan dibebankan kepada pekerja.
Sebab persoalan dunia kerja bukan semata-mata persoalan kualitas tenaga kerja, tetapi juga persoalan kualitas pekerjaan yang tersedia.
Untuk apa kita menghasilkan manusia yang semakin terdidik jika pekerjaan yang menunggu mereka justru semakin tidak memberikan kepastian?
Untuk apa kita mendorong anak-anak muda belajar hingga perguruan tinggi jika setelah lulus mereka harus berhadapan dengan pekerjaan yang upahnya tidak sebanding dengan biaya hidup, status kerjanya tidak jelas, perlindungan sosialnya terbatas, dan masa depannya ditentukan oleh algoritma atau keputusan sepihak perusahaan?
Di sinilah pendidikan perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas.
Pendidikan tidak boleh hanya menjadi mesin produksi tenaga kerja.
Sekolah dan kampus memang harus mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja. Tetapi pendidikan juga harus membentuk manusia yang memahami hak, martabat, dan posisi mereka sebagai pekerja.
Seorang lulusan perguruan tinggi seharusnya tidak hanya tahu bagaimana membuat CV, menghadapi wawancara kerja, menggunakan kecerdasan buatan, atau meningkatkan produktivitas.
Mereka juga harus tahu:
Apa hak pekerja?
Apa itu hubungan kerja?
Apa fungsi kontrak kerja?
Apa itu upah layak?
Mengapa waktu kerja dan waktu istirahat harus diatur?
Mengapa keselamatan dan kesehatan kerja penting?
Mengapa pekerja memiliki hak untuk berserikat?
Apa fungsi perjanjian kerja bersama?
Apa yang harus dilakukan ketika terjadi diskriminasi, kekerasan, pelecehan, atau pelanggaran hak di tempat kerja?
Pengetahuan seperti ini sering dianggap sebagai materi tambahan. Padahal bagi jutaan anak muda yang sebentar lagi memasuki dunia kerja, literasi ketenagakerjaan adalah pengetahuan untuk mempertahankan martabatnya sebagai manusia.
Kita tidak boleh menciptakan generasi pekerja yang sangat kompeten dalam mengoperasikan teknologi, tetapi tidak memahami hak-haknya sendiri.
Kita tidak boleh menghasilkan lulusan yang mampu meningkatkan profit perusahaan, tetapi tidak mampu mempertanyakan apakah hubungan kerja yang mereka jalani sudah adil.
Kita juga tidak boleh terus mengatakan kepada pekerja untuk “beradaptasi” setiap kali dunia kerja berubah, sementara sistem ketenagakerjaan tidak pernah sungguh-sungguh beradaptasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada manusia.
Teknologi boleh berubah. Model bisnis boleh berubah. Industri boleh berubah. Bahkan jenis pekerjaan pun akan terus berubah.
Tetapi satu hal tidak boleh hilang: martabat manusia.
Karena itu, tantangan pendidikan hari ini bukan sekadar mencetak manusia yang employable. Tantangannya adalah mencetak manusia yang kompeten, kritis, sadar hak, mampu beradaptasi, sekaligus mampu memperjuangkan pekerjaan yang layak.
Sebab masa depan dunia kerja tidak cukup hanya diisi oleh pekerja yang pintar.
Kita membutuhkan pekerja yang sadar.
Sadar bahwa pekerjaan bukan sekadar cara mendapatkan upah, tetapi bagian dari kehidupan dan martabat manusia.
Sadar bahwa produktivitas harus berjalan bersama perlindungan.
Sadar bahwa kemajuan teknologi seharusnya meningkatkan kualitas kehidupan manusia, bukan justru menjadikan manusia semakin mudah digantikan dan semakin sulit mendapatkan kepastian.
Dan yang paling penting, sadar bahwa ketidakpastian dunia kerja bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja sebagai “konsekuensi zaman”.
Dunia kerja adalah hasil dari pilihan manusia. Karena itu, dunia kerja juga dapat diubah oleh manusia.
Kalau pendidikan hanya mengajarkan kita bagaimana mendapatkan pekerjaan, maka pendidikan baru menyelesaikan separuh tugasnya.
Separuh lainnya adalah mengajarkan manusia bagaimana memahami pekerjaan, mempertahankan hak, membangun solidaritas, dan memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak mengorbankan kemanusiaan.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya berapa banyak orang yang berhasil masuk ke dunia kerja.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Apakah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, aman, bermartabat, dan memberikan masa depan?
Jika jawabannya belum, maka mungkin bukan hanya pekerjanya yang harus terus belajar.
Sistemnya juga.