Oleh: Parah
Harga sebungkus rokok terus naik. Perokok diminta berhenti. Iklan rokok dibatasi. Ruang merokok dipersempit. Perokok diberi label sebagai kelompok yang harus disadarkan, dikendalikan, bahkan dalam banyak situasi diperlakukan seolah-olah sebagai masalah sosial.
Tetapi ada satu ironi yang jarang dibicarakan secara jujur:
ketika perokok membeli rokok, negara juga ikut menerima uangnya.
Misalnya, jika sebungkus rokok dibeli dengan harga Rp29.000 dan sekitar Rp19.000 di antaranya merupakan pungutan negara, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagian besar uang yang dibayarkan konsumen bukan masuk ke kantong produsen, melainkan menjadi penerimaan negara.
Artinya, di satu sisi perokok dikatakan harus berhenti demi kesehatan.
Di sisi lain, ketika perokok tetap membeli rokok, negara tetap menerima setoran dari setiap bungkus yang dibakar.
Bukankah ini sebuah paradoks?
Negara mengatakan, “Merokok itu berbahaya.”
Tetapi pada saat yang sama negara berkata, secara tidak langsung, “Silakan membeli, karena setiap pembelian juga menghasilkan penerimaan bagi negara.”
Perokok kemudian berada pada posisi yang unik.
Ketika merokok, mereka dianggap membebani sistem kesehatan.
Ketika membeli rokok, mereka menyumbang penerimaan negara.
Ketika harga rokok dinaikkan melalui cukai dan pajak, mereka tetap membayar.
Dan ketika pemerintah membutuhkan penerimaan, kontribusi kelompok ini ternyata tidak pernah benar-benar ditolak.
Perokok: Dikecam, tetapi Tetap Dipungut
Persoalannya bukan apakah merokok itu sehat atau tidak.
Jelas tidak.
Persoalannya adalah bagaimana negara memperlakukan warga yang memilih merokok.
Kalau merokok memang hendak ditekan karena alasan kesehatan masyarakat, maka kebijakan tersebut harus konsisten.
Jangan sampai perokok hanya diposisikan sebagai objek moral ketika berbicara kesehatan, tetapi berubah menjadi objek fiskal ketika berbicara penerimaan negara.
Perokok diminta memahami bahaya rokok.
Mereka memahami.
Perokok diminta membayar cukai.
Mereka membayar.
Harga dinaikkan?
Mereka tetap membeli.
Ruang merokok dibatasi?
Mereka mencari tempat lain.
Dicap sebagai penyebab berbagai persoalan kesehatan?
Mereka tetap menjadi konsumen yang menyetor uang ke negara.
Dan yang menarik, sebagian besar dari mereka tidak pernah menagih ucapan terima kasih.
Mereka membayar, lalu pergi.
Besok membeli lagi.
Bayar lagi.
Negara menerima lagi.
Negara Tidak Bisa Hanya Menjadi “Polisi Moral”
Di sinilah negara perlu berhati-hati.
Kebijakan publik tidak boleh berhenti pada kalimat: “Rokok berbahaya, maka perokok harus disalahkan.”
Sebab persoalan rokok jauh lebih kompleks.
Ada industri tembakau. Ada petani. Ada buruh pabrik. Ada pedagang kecil. Ada warung. Ada distributor. Ada konsumen. Ada penerimaan cukai. Ada lapangan pekerjaan. Ada persoalan kesehatan. Ada biaya pengobatan.
Semua berada dalam satu ekosistem.
Karena itu, negara tidak cukup hanya menjadi polisi moral yang terus mengatakan bahwa perokok adalah kelompok yang salah.
Negara juga harus menjelaskan secara transparan:
berapa sebenarnya penerimaan dari cukai dan pajak rokok, ke mana uang tersebut dialokasikan, dan sejauh mana uang itu kembali untuk kepentingan masyarakat?
Sebab ketika negara mengambil bagian yang sangat besar dari harga sebuah produk, publik berhak bertanya:
uangnya digunakan untuk apa?
Perokok Tidak Minta Dikasihani
Ada hal lain yang menarik.
Perokok pada umumnya tidak pernah mengatakan bahwa rokok adalah kebutuhan dasar yang harus disubsidi negara.
Mereka membeli dengan uang sendiri.
Mereka membayar cukai.
Mereka membayar pajak.
Mereka tahu risikonya.
Namun mereka tetap memilih merokok.
Pilihan tersebut tentu bisa dikritik. Edukasi tentang bahaya rokok juga penting. Perlindungan anak dan masyarakat dari paparan asap rokok wajib dilakukan.
Tetapi kritik terhadap perilaku seseorang tidak boleh berubah menjadi penghinaan terhadap manusianya.
Perokok bukan kelas manusia yang lebih rendah.
Mereka adalah warga negara yang juga membayar pajak, bekerja, menghidupi keluarga, dan berkontribusi terhadap ekonomi.
Bahkan ketika mereka membeli sesuatu yang dianggap buruk bagi kesehatan, transaksi tersebut tetap menghasilkan penerimaan bagi negara.
Paradoks yang Harus Dibicarakan
Pada akhirnya, persoalannya bukan tentang apakah kita harus menjadi pro-rokok atau anti-rokok.
Persoalannya adalah konsistensi kebijakan negara.
Kalau negara ingin masyarakat berhenti merokok, silakan.
Tetapi lakukan dengan kebijakan yang transparan, edukatif, dan manusiawi.
Kalau negara tetap mengenakan cukai tinggi dan memperoleh penerimaan besar dari rokok, jelaskan pula kepada publik bagaimana penerimaan tersebut digunakan.
Jangan hanya mengatakan:
“Rokok itu berbahaya.”
Tetapi ketika uangnya masuk:
“Terima kasih, Pak Perokok.”
Sebab kalau setiap bungkus rokok mengandung porsi penerimaan negara yang besar, maka ada sebuah kenyataan yang sulit dibantah:
perokok mungkin sedang membakar rokoknya, tetapi negara ikut menikmati hasil dari asap yang mereka keluarkan.
Dan yang lebih ironis lagi—
perokok dikecam, didiskriminasi, disuruh berhenti, tetapi ketika mereka membayar cukai dan pajak, negara tetap membuka tangannya lebar-lebar.
Perokok pun membayar.
Tanpa banyak protes.
Mungkin itulah bentuk “keikhlasan” warga negara yang paling jarang dibicarakan: menjadi pihak yang terus disalahkan, tetapi tetap diminta berkontribusi.
