Salah satu perdebatan yang terus muncul dalam gerakan buruh adalah mengenai strategi politik yang harus ditempuh untuk memperjuangkan kepentingan kelas pekerja. Apakah gerakan buruh sebaiknya membangun pengaruh melalui negara—baik lewat partai politik, birokrasi, maupun berbagai lembaga tripartit—atau justru memperkuat diri sebagai kekuatan sosial yang relatif otonom dari negara?
Bagi saya, persoalannya bukan memilih antara “masuk” atau “tetap di luar” negara. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: dengan kekuatan seperti apa gerakan buruh memasuki arena negara? Sebab, tanpa basis sosial yang kuat, keterlibatan dalam negara justru lebih berpotensi melahirkan kooptasi daripada perubahan.
Negara memang merupakan arena perjuangan yang penting. Namun arena tersebut saat ini tidak berdiri dalam ruang yang netral. Negara semakin dikuasai oleh oligarki ekonomi dan politik, sementara gerakan buruh menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pasar kerja semakin fleksibel, hubungan kerja semakin tidak pasti, serikat-serikat buruh terfragmentasi, kapasitas mobilisasi melemah, dan berbagai bentuk pekerjaan informal terus meluas.
Di saat yang sama, sumber daya ekonomi organisasi buruh relatif terbatas. Jaringan politik yang dimiliki serikat jauh lebih lemah dibandingkan organisasi politik arus utama. Belum lagi persoalan patronase dan elitisme yang mulai mengakar di sebagian organisasi. Dalam kondisi seperti ini, menjadi kekuatan sosial yang berpengaruh saja sudah merupakan pekerjaan yang sangat berat. Apalagi menjadi kekuatan politik yang mampu memengaruhi arah negara di tengah demokrasi yang masih didominasi elite-elite borjuis.
Karena itu, memasuki arena negara tanpa basis sosial yang kuat berisiko membuat gerakan buruh lebih mudah dipengaruhi daripada memengaruhi. Bahkan tidak jarang menimbulkan konflik internal baru yang menguras energi organisasi.
Lalu, apakah arena negara harus dibiarkan sepenuhnya dikuasai oleh oligarki?
Menurut saya, ada beberapa kemungkinan jawaban.
Pilihan pertama adalah memprioritaskan pembangunan kekuatan sosial buruh. Ini berarti fokus utama gerakan saat ini adalah memperluas pengorganisasian kelas pekerja. Tidak hanya di sektor formal dan pekerja tetap, tetapi juga menjangkau buruh kontrak, pekerja informal, pekerja rumah tangga, pekerja platform digital, hingga buruh migran Indonesia.
Pilihan ini memang tidak menawarkan hasil yang cepat. Namun sejarah menunjukkan bahwa hampir seluruh kemajuan yang pernah diraih gerakan buruh selalu diawali oleh kemampuan membangun organisasi massa yang kuat. Tantangannya, tidak ada yang bisa memastikan kapan kekuatan sosial tersebut dianggap cukup untuk memasuki arena politik negara secara lebih serius. Proses pengorganisasian dapat berjalan lambat, mengalami kebuntuan, bahkan gagal berkembang dalam waktu yang panjang.
Karena itu, pilihan kedua mungkin lebih realistis untuk situasi sekarang, yaitu melakukan intervensi secara selektif pada arena-arena negara yang peluang kemenangannya lebih terbuka. Dalam praktiknya, banyak serikat telah melakukan strategi ini melalui keterlibatan dalam dewan pengupahan, lembaga kerja sama tripartit, pengadilan hubungan industrial, Dewan Pengawas BPJS, maupun berbagai institusi lainnya.
Strategi tersebut memungkinkan gerakan buruh memperoleh pengaruh tertentu meskipun dalam ruang yang terbatas. Namun persoalan mendasar tetap tidak berubah: seberapa akuntabel para wakil tersebut terhadap anggota yang mereka wakili? Seberapa kuat mekanisme kontrol organisasi terhadap mereka?
Pengalaman menunjukkan jawabannya berbeda-beda. Ada pengurus serikat yang secara rutin mempertanggungjawabkan perannya kepada anggota melalui rapat organisasi. Namun tidak sedikit pula yang justru semakin jauh dari basis yang mereka wakili. Karena itu, pertanyaan mengenai akuntabilitas dan kontrol organisasi tidak pernah dapat diabaikan.
Pilihan ketiga adalah mendorong keterlibatan yang lebih langsung dalam politik negara, baik melalui partai politik maupun jabatan-jabatan elektoral di tingkat pusat maupun daerah. Sayangnya, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa jalur tersebut sering kali berakhir pada kooptasi.
Tanpa sumber daya finansial yang kuat, tanpa pengaruh yang signifikan dalam proses legislasi, dan tanpa posisi strategis dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional, sebagian elite serikat akhirnya memperoleh akses politik melalui aliansi dengan oligarki atau pejabat negara. Dalam situasi seperti itu, elite serikat berisiko berubah menjadi broker politik yang lebih sibuk mengamankan posisi dan akses kekuasaan daripada memperkuat organisasi.
Akibatnya, tuntutan-tuntutan kelas pekerja perlahan bergeser menjadi sekadar negosiasi jabatan politik. Serikat mungkin memperoleh kedekatan dengan pusat kekuasaan, tetapi kehilangan otonomi politik dan kapasitas konfrontasinya.
Padahal justru kapasitas konfrontasi dan otonomi itulah yang selama ini menjadi sumber keberhasilan gerakan buruh. Kenaikan signifikan upah minimum di berbagai kawasan industri pada periode 2009–2014, gelombang mogok nasional, maupun kampanye anti-outsourcing tidak lahir dari keberhasilan politik elektoral. Semua itu lahir dari kekuatan mobilisasi massa, kemampuan membangun aliansi lintas serikat, serta tekanan kolektif yang datang dari bawah.
Negara merespons tuntutan buruh pada masa itu bukan karena adanya kursi politik yang berhasil direbut, melainkan karena gerakan buruh memiliki kekuatan sosial yang nyata dan tidak bisa diabaikan.
Pengalaman setelah 2014 justru memberikan pelajaran yang berbeda. Ketika sejumlah pimpinan serikat berhasil masuk ke lembaga legislatif, baik di tingkat daerah maupun nasional, hasil yang diperoleh tidak terlalu terlihat dalam kehidupan sehari-hari pekerja. Di beberapa kawasan industri, praktik pemagangan semakin meluas, pemberangusan serikat tetap terjadi, dan berbagai bentuk fleksibilisasi tenaga kerja terus berkembang.
Hal ini menunjukkan bahwa memperoleh kursi politik tidak otomatis berarti mampu menjalankan agenda perlindungan buruh. Apalagi jika keterlibatan tersebut tidak ditopang oleh organisasi yang terus tumbuh dan diperkuat dari bawah.
Masalahnya, politik formal terus dikejar, sementara basis organisasi justru mengalami pelemahan yang serius.
Karena itu, saya berpandangan bahwa merebut dan mentransformasikan negara tetap harus menjadi visi jangka panjang gerakan buruh. Namun untuk kondisi saat ini, prioritas utama seharusnya kembali pada pekerjaan-pekerjaan dasar organisasi: memperluas keanggotaan, memperdalam pengorganisasian, memperkuat pendidikan politik, membangun solidaritas lintas sektor, dan memperkokoh kemandirian organisasi.
Ini bukan karena kita menolak intervensi terhadap negara. Sebaliknya, justru karena kita ingin intervensi tersebut dilakukan dari posisi yang lebih kuat, lebih akuntabel, dan tidak mudah dikooptasi.
Semakin kuat organisasi buruh di akar rumput, semakin besar pula kemampuannya mengontrol para wakilnya yang berada di arena politik formal. Sebaliknya, semakin lemah basis organisasi, semakin besar kemungkinan para wakil tersebut terserap ke dalam logika kekuasaan yang sedang mereka masuki.
Pemburukan kualitas demokrasi yang kita saksikan hari ini—mulai dari menguatnya peran aparat keamanan dalam ruang sipil, stagnasi upah pekerja, hingga berbagai bentuk perampasan ruang hidup masyarakat—semakin menunjukkan pentingnya membangun kembali serikat buruh sebagai organisasi massa yang berakar kuat di masyarakat.
Intervensi terhadap negara tetap diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang melindungi pekerja dan memperluas kesejahteraan sosial. Namun intervensi tersebut hanya akan efektif jika didahului oleh pembangunan organisasi buruh sebagai kekuatan sosial yang mandiri. Dengan demikian, kekuatan politik buruh tidak bertumpu pada elite semata, melainkan pada organisasi yang kuat, demokratis, dan mampu mengontrol para wakilnya sendiri.
Tentu saja jalan ini tidak mudah. Bahkan mungkin jauh lebih sulit dibandingkan mencari jalan pintas melalui berbagai negosiasi politik jangka pendek.
Namun pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah bagaimana cara tercepat memasuki negara. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun kembali kekuatan sosial buruh di tengah menguatnya oligarki, meluasnya pekerjaan informal, fragmentasi serikat, berkurangnya anggota, lemahnya sistem iuran, dan semakin beratnya kondisi ekonomi para pengurus maupun anggota.
Saya tidak memiliki jawaban pasti atas pertanyaan tersebut. Tetapi satu hal yang tampak jelas: tanpa kekuatan sosial yang mandiri, setiap upaya memasuki negara akan selalu menghadapi risiko yang sama—memperoleh akses politik, tetapi kehilangan daya tawar kolektif yang selama ini menjadi sumber utama kekuatan gerakan buruh.
