Ini bukan sekadar penempatan figur. Ini langkah politik yang dingin, terukur, dan sangat pragmatis. Dalam lanskap kekuasaan, keputusan seperti ini jarang lahir dari pertimbangan tunggal. Ia adalah kombinasi antara kalkulasi stabilitas, kontrol sosial, dan kebutuhan legitimasi.
Mari kita lihat dengan jernih.
Pertama, soal buruh. Tidak bisa dipungkiri, gerakan buruh di Indonesia punya sejarah panjang sebagai kekuatan tekanan di jalanan. Mereka bukan sekadar kelompok kepentingan—mereka adalah kekuatan mobilisasi. Dalam konteks ini, figur seperti Jumhur bukan orang biasa. Ia bukan hanya aktivis, tapi simbol. Ia punya jejaring, punya legitimasi, dan—yang paling penting—punya pengaruh.
Ketika figur seperti ini ditarik ke dalam kabinet, yang terjadi bukan sekadar “merangkul”. Ini adalah proses netralisasi. Energi yang sebelumnya berpotensi menjadi tekanan eksternal, dialihkan menjadi bagian dari sistem. Bahasa kasarnya: lebih mudah mengelola orang di dalam daripada menghadapi mereka di luar.
Namun, ini bukan hanya tentang “menjinakkan”. Ini juga soal mengatur ritme politik.
Kedua, amputasi oposisi. Politik pasca pemilu selalu menyisakan residu polarisasi. Dalam konteks ini, menarik tokoh yang sebelumnya berada di spektrum oposisi—terlebih yang punya basis massa—adalah langkah untuk menggerus potensi konsolidasi perlawanan. Ini bukan sekadar memperkecil oposisi di parlemen, tapi melemahkan daya hidupnya di akar rumput.
Ketika simbol perlawanan masuk ke dalam kekuasaan, narasi oposisi kehilangan sebagian daya pukulnya. Basis menjadi bingung, arah gerakan melemah, dan momentum perlahan hilang.
Ketiga, kebutuhan akan legitimasi sosial. Kabinet bukan hanya soal kerja teknokratis, tapi juga soal persepsi publik. Kehadiran tokoh dengan latar belakang aktivisme buruh memberi sinyal: pemerintah tidak hanya diisi elit politik dan teknokrat, tapi juga “wakil rakyat kecil”.
Di sinilah Jumhur menjadi penting. Ia membawa citra—bahwa kabinet ini tidak sepenuhnya elitis. Bahwa ada jembatan antara negara dan kelas pekerja.
Tapi tentu, di balik semua ini, ada pertanyaan yang lebih dalam: apakah ini kooptasi, atau justru peluang?
Di satu sisi, masuknya aktivis ke dalam kekuasaan sering dipandang sebagai bentuk kompromi—bahkan pengkhianatan terhadap idealisme. Di sisi lain, ada argumen bahwa perubahan justru lebih efektif jika dilakukan dari dalam sistem.
Masalahnya, sejarah menunjukkan: tidak semua yang masuk ke dalam sistem mampu mengubahnya. Banyak yang justru berubah oleh sistem itu sendiri.
Jadi, langkah ini memang cerdas dari sisi kekuasaan. Tapi bagi gerakan buruh, ini adalah momen krusial: apakah mereka kehilangan satu suara kritis, atau justru mendapatkan perpanjangan tangan di dalam negara?
Jawabannya belum final. Tapi satu hal jelas—ini bukan langkah kecil. Ini langkah strategis dalam permainan besar bernama kekuasaan.