Opini ditulis oleh : Jhon Sutrisno Turnip
Implementasi metode mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi dalam Katalog Elektronik V.6 merupakan langkah strategis yang diatur secara tegas melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog melalui Metode Mini Kompetisi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan, serta Keputusan Kepala LKPP Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik dengan Metode Mini Kompetisi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan menciptakan kompetisi sehat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya untuk pekerjaan konstruksi.
Namun, dalam pelaksanaannya, mini kompetisi menghadapi kendala signifikan, terutama terkait pemahaman teknis dan kesiapan ASN, khususnya PPK dan Pejabat Pengadaan. Meskipun Kementerian PUPR telah menerbitkan dokumen mini kompetisi khusus untuk pekerjaan bina marga, sampai saat ini belum ada regulasi resmi dari LKPP atau turunan dari Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang menetapkan model dokumen mini kompetisi untuk seluruh jenis pekerjaan konstruksi. Situasi ini menyebabkan kebutuhan penyesuaian lebih lanjut di lapangan.
Selain itu, aplikasi Sipasti yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR sebagai alat bantu penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masih menghadapi kendala, terutama ketidaksinkronan data koefisien pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, ASN harus memiliki pengetahuan memadai agar dapat mengoptimalkan fungsi aplikasi tersebut dalam pelaksanaan mini kompetisi.
Salah satu tantangan utama adalah minimnya sosialisasi dan pelatihan terkait implementasi kebijakan ini. Banyak ASN di Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga masih ragu mengadopsi metode mini kompetisi. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pelatihan dan upaya efisiensi pengeluaran pemerintah. Padahal, keberhasilan mini kompetisi sangat bergantung pada kompetensi ASN yang mengelola proses tersebut. ASN harus memahami prosedur, persyaratan dokumen, serta pengoperasian aplikasi Sipasti dengan tepat dan efisien.
Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia (SDM), seperti yang diulas dalam artikel “Pengembangan SDM sebagai Pilar Utama Budaya Kerja yang Positif,” investasi berkelanjutan pada pelatihan dan bimbingan teknis tidak hanya meningkatkan keterampilan kerja ASN, tetapi juga membangun budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan produktif. ASN yang mengikuti pelatihan intensif akan menjadi lebih adaptif, percaya diri, serta memberikan dampak positif terhadap kualitas pelaksanaan pengadaan konstruksi pemerintah.
Oleh karena itu, bimbingan teknis (bimtek) yang fokus pada praktik implementasi mini kompetisi pekerjaan konstruksi di Katalog Elektronik V.6 sangat penting. Bimtek ini harus disusun secara komprehensif dengan materi yang membahas ketentuan regulasi LKPP, teknik penyusunan dokumen, pemanfaatan aplikasi Sipasti, serta studi kasus pelaksanaan mini kompetisi secara praktis. Program ini diharapkan dapat meminimalisir ketidakpahaman dan resistensi ASN, sekaligus mendukung mereka agar lebih siap dan efektif dalam menjalankan tugas pengadaan konstruksi.
Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama LKPP bersama Kementerian PUPR dan instansi terkait, sebaiknya meningkatkan komitmen dengan menyediakan anggaran memadai untuk pelatihan tersebut. Pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan akan memperkuat budaya kerja ASN yang profesional serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara transparan dan akuntabel.
Dengan dukungan pelatihan yang tepat, ASN PPK dan Pejabat Pengadaan dapat menjalankan kewajibannya dalam pelaksanaan mini kompetisi konstruksi secara optimal. Proses pengadaan menjadi lebih efisien, kompetitif, dan berkualitas. Akhirnya, mini kompetisi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga praktik pengadaan yang berintegritas dan mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
