Selama tujuh tahun terakhir, kita telah menyaksikan perjalanan demokrasi di Indonesia yang penuh tantangan. Meskipun demokrasi seharusnya membawa harapan dan kemajuan, hasil yang kita lihat justru menunjukkan kemunduran di berbagai aspek. Dari meningkatnya angka korupsi hingga kesenjangan sosial yang semakin parah, banyak yang perlu kita renungkan.
Pertama, korupsi dan kolusi tampaknya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kita. Praktik mafia yang merajalela di berbagai sektor, seperti energi, judi, dan bahkan hukum, menunjukkan bahwa institusi yang seharusnya melindungi keadilan justru menjadi ajang permainan bagi segelintir orang. Keterlibatan dalam kolusi dan nepotisme yang semakin masif menunjukkan bahwa keadilan tidak lagi menjadi prioritas, melainkan akses bagi mereka yang memiliki koneksi.
Kedua, oligarki kekuasaan yang semakin menguat menegaskan bahwa kekuasaan tidak lagi berada di tangan rakyat. Alih-alih memberikan suara kepada masyarakat, banyak keputusan kini diambil oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan. Hal ini menyebabkan semakin banyak warga negara yang merasa terpinggirkan, terutama ketika akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik dikuasai oleh kelompok tertentu.
Kondisi sosial ekonomi juga mencemaskan. Meskipun kita mengharapkan pertumbuhan yang merata, jumlah orang miskin justru semakin bertambah. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar, menciptakan ketidakadilan yang mendalam. Perubahan karakter manusia Indonesia menjadi lebih transaksional dan pragmatis mencerminkan kecemasan kolektif akan masa depan yang tidak pasti.
Di tengah semua masalah ini, ada satu aspek yang sangat mengkhawatirkan: kepemilikan aset dan sumber daya yang seharusnya menjadi milik bangsa. Pemindahan saham dan kekayaan negara kepada orang-orang yang bukan bagian dari bangsa Indonesia merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial. Ini menciptakan kondisi di mana akses dan kekuasaan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh segelintir individu daripada seluruh rakyat.
Kita perlu merenungkan kembali tujuan dan arah demokrasi yang telah kita jalani. Apakah sistem ini benar-benar mencerminkan aspirasi dan harapan rakyat? Atau justru menjadi alat bagi kepentingan segelintir orang? Sudah saatnya kita mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama berjuang demi pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Tanpa perubahan signifikan, masa depan demokrasi di Indonesia akan semakin suram.
