“Model Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Kebutuhan Industri di Era Society 5.0 Menyongsong Indonesia Emas 2045”

Oleh: Endang Rusdiana

Era Society 5.0 dan Tuntutan Keterampilan Baru

Integrasi Ruang Maya dan Ruang Fisik

Perkembangan peradaban manusia selalu ditandai oleh perubahan fundamental dalam cara berinteraksi dengan teknologi. Jika Revolusi Industri 4.0 berfokus pada otomatisasi di sektor manufaktur melalui teknologi informasi, Society 5.0 melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan sepenuhnya dunia maya (cyberspace) dan dunia fisik (physical space) untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial.

Konsep Society 5.0, yang pertama kali digagas oleh pemerintah Jepang, mendefinisikan sebuah “masyarakat super cerdas” (super-smart society) yang berpusat pada manusia (human-centered) namun berbasis teknologi secara mendalam. Di era ini, data besar (Big Data) yang dikumpulkan melalui sensor IoT di dunia fisik akan dianalisis oleh Kecerdasan Buatan (AI) di dunia maya, dan hasilnya diimplementasikan kembali ke dunia fisik untuk mengoptimalkan kehidupan manusia sehari-hari.

Perbedaan esensial dari era sebelumnya terletak pada tujuan akhirnya. Industri 4.0 mengejar efisiensi dan profitabilitas produksi, sementara Society 5.0 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, mengatasi isu-isu kompleks seperti populasi menua, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial. Transisi paradigma ini menuntut perubahan mendasar, tidak hanya dalam model bisnis, tetapi juga dalam struktur ketenagakerjaan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa.

Dampak Teknologi Disruptif

Integrasi teknologi canggih ini membawa serta gelombang disrupsi yang signifikan di pasar kerja. Otomatisasi dan algoritma AI semakin mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia dalam tugas-tugas yang bersifat repetitif dan berbasis aturan. Laporan dari World Economic Forum (WEF) telah memproyeksikan bahwa jutaan pekerjaan rutin berpotensi digantikan oleh mesin dalam beberapa tahun ke depan.

Di Indonesia, percepatan digitalisasi yang didorong oleh tingginya penetrasi internet dan aktivitas digital, seperti belanja daring, mempercepat transformasi ini. Dampak langsungnya adalah terjadinya kesenjangan keterampilan (skills gap) yang melebar antara permintaan industri dan pasokan tenaga kerja yang tersedia. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan digital dasar hingga menengah semakin meningkat, sementara pekerjaan tradisional mengalami penurunan permintaan.

Namun, disrupsi juga membuka peluang baru. Meskipun beberapa peran menghilang, peran baru yang berpusat pada pemeliharaan teknologi, analisis data, dan etika AI bermunculan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa adaptasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi angkatan kerja.

Kesenjangan Keterampilan (Skills Gap)

Menghadapi Society 5.0, fokus pelatihan tidak bisa lagi hanya berkutat pada keterampilan keras (hard skills) teknis semata. Era baru ini menuntut keseimbangan yang kuat antara kemampuan teknis dan keterampilan lunak (soft skills) yang bersifat unik manusiawi.

Keterampilan abad ke-21 yang krusial, sering disingkat menjadi 6C, meliputi Karakter, Kewarganegaraan, Berpikir Kritis (Critical Thinking), Kreativitas, Kolaborasi, dan Komunikasi. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang kompleks menjadi modal penting untuk bersaing di tengah era yang penuh ketidakpastian.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kementerian, telah mendorong penciptaan talenta digital untuk memastikan kesiapan SDM menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Diperlukan setidaknya 17 juta tenaga kerja yang melek teknologi (tech-savvy) untuk memenuhi kebutuhan pasar hingga tahun 2024. Tantangan utamanya adalah bagaimana sistem pelatihan vokasi dan pendidikan dapat merancang model yang adaptif, cepat tanggap terhadap perubahan industri, dan mampu menanamkan budaya “belajar seumur hidup” (lifelong learning).

Sub-bab selanjutnya akan mengeksplorasi bagaimana model Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dapat ditransformasi dan diadaptasi untuk menjembatani kesenjangan ini, memastikan relevansi tenaga kerja Indonesia di era Society 5.0.

Model Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

Prinsip Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) merupakan pendekatan sistematis dalam pengembangan sumber daya manusia yang telah lama menjadi tulang punggung pendidikan vokasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbeda dengan model pelatihan konvensional yang seringkali berfokus pada durasi jam pelajaran atau penyelesaian materi kurikulum secara teoretis, PBK berorientasi pada hasil nyata (output-oriented).

Prinsip utama PBK adalah bahwa peserta pelatihan dianggap kompeten jika mereka mampu mendemonstrasikan penguasaan seperangkat keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh industri. Standar ini seringkali terangkum dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Kelebihan utama model ini terletak pada relevansinya yang tinggi terhadap kebutuhan dunia kerja. PBK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai, meminimalkan kesenjangan antara apa yang diajarkan di lembaga pelatihan dan apa yang dibutuhkan di lapangan kerja. Metode ini efektif untuk peran-peran yang memiliki tugas dan standar kerja yang jelas dan terdefinisi dengan baik.

Keunggulan PBK dalam Konteks Vokasi Nasional

Dalam konteks pembangunan SDM nasional, PBK telah terbukti efektif dalam beberapa aspek:

• Relevansi Langsung: Kurikulum PBK biasanya dikembangkan bersama dengan pihak industri, memastikan materi yang diajarkan relevan dengan praktik kerja terkini.
• Pengukuran Objektif: Penilaian didasarkan pada demonstrasi kinerja nyata dan seringkali berpuncak pada sertifikasi kompetensi oleh lembaga independen (seperti BNSP di Indonesia), memberikan validasi yang kuat bagi lulusan.
• Fleksibilitas Pembelajaran Individual: PBK memungkinkan peserta pelatihan untuk maju sesuai dengan kecepatan mereka sendiri (self-paced learning). Mereka yang telah menguasai unit kompetensi tertentu dapat langsung melanjutkan ke unit berikutnya, sementara yang lain dapat mengambil waktu tambahan.

Model ini telah membantu Indonesia menghasilkan tenaga kerja terampil di sektor-sektor manufaktur, pariwisata, dan jasa yang standar pekerjaannya relatif stabil selama beberapa dekade terakhir.

Keterbatasan Model PBK Tradisional Menghadapi Era 5.0

Meskipun memiliki keunggulan yang nyata, model PBK tradisional menghadapi tantangan serius ketika dihadapkan pada laju perubahan eksponensial di era Society 5.0. Keterbatasan utama PBK terletak pada sifatnya yang cenderung kaku dan berbasis standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Beberapa keterbatasan tersebut meliputi:

• Siklus Pembaruan Standar yang Lamban: Proses pengembangan dan pembaruan SKKNI atau standar kompetensi membutuhkan waktu yang lama dan birokratis. Sementara itu, teknologi dan kebutuhan industri di Era 5.0 dapat berubah drastis dalam hitungan bulan, bukan tahun. Hal ini menyebabkan kurikulum PBK seringkali sudah usang saat baru diterapkan.
• Fokus Berlebihan pada Keterampilan Teknis Spesifik: PBK cenderung memecah pekerjaan menjadi unit-unit kompetensi yang sangat spesifik (task-oriented). Pendekatan ini kurang memupuk kemampuan adaptasi dan transferabilitas keterampilan (skill transferability) yang dibutuhkan ketika peran pekerjaan berubah bentuk secara keseluruhan.
• Minimnya Penekanan pada Keterampilan Lunak dan Kognitif: Model PBK tradisional sering mengabaikan pengembangan soft skills yang krusial (seperti critical thinking, kolaborasi, dan kepemimpinan) yang sulit diukur dalam format unit kompetensi tunggal.

Transformasi PBK Menuju Model Modular dan Berbasis Micro-credential

Untuk mengatasi siklus pembaruan standar yang lamban pada PBK tradisional, diperlukan pergeseran format penyampaian materi. Model masa depan haruslah modular dan berbasis micro-credential (kredensial mikro).

Modularisasi berarti memecah kurikulum besar menjadi unit-unit pembelajaran yang lebih kecil dan berdiri sendiri. Setiap modul dirancang untuk memberikan satu set keterampilan spesifik yang dapat langsung diaplikasikan di industri. Keuntungan utamanya adalah kecepatan update. Ketika satu teknologi baru muncul, hanya modul terkait yang perlu direvisi, bukan keseluruhan kurikulum yang memakan waktu lama.

Selanjutnya, konsep kredensial mikro menjadi kunci. Berbeda dengan ijazah atau sertifikat PBK konvensional yang mencakup puluhan unit kompetensi, kredensial mikro adalah bukti digital (seperti badge atau sertifikat elektronik) yang memvalidasi penguasaan keterampilan tunggal atau spesialisasi tertentu (misalnya, ‘Analisis Data IoT’ atau ‘Dasar Pemrograman Python’).

Model ini mendukung budaya lifelong learning karena peserta didik dapat ‘menumpuk’ kredensial mikro ini seiring waktu (stackable credentials) untuk membangun profil kompetensi yang dinamis dan relevan dengan permintaan kerja yang terus berubah di era Society 5.0. Pemerintah Indonesia, melalui program seperti Kartu Prakerja, telah mulai mengadopsi format pelatihan berbasis modul digital ini, menunjukkan arah kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan era baru.

Penguatan Soft Skills dan Kompetensi Kognitif dalam Kerangka Pelatihan

Meskipun keterampilan teknis (hard skills) sangat penting, era Society 5.0 justru menempatkan soft skills pada posisi yang sangat krusial. AI dan otomatisasi unggul dalam tugas berbasis logika dan data, tetapi kesulitan meniru kemampuan unik manusia seperti empati, negosiasi, dan kepemimpinan.

Oleh karena itu, model PBK yang adaptif harus secara eksplisit mengintegrasikan pengembangan kompetensi kognitif dan keterampilan lunak ke dalam kurikulumnya, tidak hanya sebagai mata pelajaran pelengkap. Enam Keterampilan Abad ke-21 (6C: Character, Citizenship, Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication) harus menjadi fondasi.

Metode pembelajaran harus bergeser dari ceramah pasif ke pendekatan pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) atau simulasi kasus nyata. Melalui metode ini, peserta pelatihan dipaksa untuk berkolaborasi dalam tim (collaboration), memecahkan masalah kompleks yang tidak terstruktur (critical thinking), dan menghasilkan solusi inovatif (creativity). Penilaian kompetensi juga harus mencakup observasi terhadap sikap kerja dan kemampuan interpersonal, memastikan keseimbangan antara kecerdasan teknis dan kecerdasan emosional dalam menyambut Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma. Model PBK di Era Society 5.0 tidak bisa lagi hanya menjadi “resep” standar yang kaku, tetapi harus berevolusi menjadi kerangka kerja yang adaptif dan responsif, yang akan kita lebih lanjut.

• Integrasi Kebutuhan Industri dan Kerangka Indonesia Emas 2045

Mekanisme Penyelarasan Kurikulum (Link and Match)

Menyadari keterbatasan model PBK tradisional dalam menghadapi laju perubahan Society 5.0, pemerintah Indonesia telah secara agresif menggalakkan kembali kebijakan “Link and Match” atau “Pernikahan Massal” antara lembaga pendidikan vokasi (SMK, Politeknik, dan Balai Latihan Kerja) dengan dunia usaha dan industri (DUDI). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

Penyelarasan kurikulum yang efektif di era digital memerlukan keterlibatan industri yang lebih dari sekadar memberikan masukan pasif. Industri diharapkan terlibat aktif dalam lima aspek minimal: penyusunan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada SKKNI atau standar internasional, penyediaan instruktur ahli dari industri untuk mengajar di kelas, program magang yang terstruktur bagi peserta didik dan guru, hibah peralatan terkini, hingga komitmen penyerapan lulusan.

Pemerintah juga telah menyediakan insentif, seperti skema super deductible tax, untuk mendorong partisipasi swasta dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi. Upaya ini krusial untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan tetap mutakhir dan relevan dengan teknologi yang digunakan di lapangan.

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Menyongsong Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara maju (diperkirakan USD 23.000 – USD 30.300) pada tahun tersebut, sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Bappenas dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyusun Rencana Tenaga Kerja Jangka Panjang (RTKJP) 2023-2045 untuk memproyeksikan kebutuhan ini.

Proyeksi ini mengindikasikan pergeseran permintaan tenaga kerja dari sektor padat karya ke sektor berbasis pengetahuan dan teknologi. Kemnaker mencatat bahwa meskipun tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan menurun, lulusan SMK masih menghadapi tantangan terbesar dalam penyerapan kerja, menandakan adanya ketidakcocokan kualifikasi yang signifikan.

Oleh karena itu, model pelatihan harus antisipatif, tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga kebutuhan yang akan datang (future-proof). Investasi dalam peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, pelatihan ulang (reskilling), dan peningkatan keterampilan (upskilling) menjadi fokus kebijakan strategis untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang akan segera berakhir.

Pentingnya Standar Kompetensi Global

Untuk memastikan lulusan Indonesia tidak hanya bersaing di pasar domestik, tetapi juga di pasar regional ASEAN (seperti yang diamanatkan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan global, penerapan standar kompetensi internasional menjadi sangat penting.

Sertifikasi profesi berfungsi sebagai paspor mobilitas tenaga kerja. Di Indonesia, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memiliki mandat untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional, dan/atau standar khusus.

Pengakuan terhadap kompetensi melalui sertifikat BNSP meningkatkan daya saing tenaga kerja dan memberikan keyakinan bagi pemberi kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Model pelatihan berbasis kompetensi di Era Society 5.0 harus menjadikan sertifikasi yang diakui secara luas sebagai hasil akhir yang wajib, bukan sekadar nilai tambah. Hal ini memerlukan penyesuaian regulasi agar skema sertifikasi dapat mengadopsi standar global dengan lebih cepat.

4. Implementasi Model Pelatihan Adaptif di Era Society 5.0

Pembelajaran Hibrida dan Penggunaan Teknologi Imersif

Era Society 5.0 menyediakan perangkat teknologi yang luar biasa untuk merevolusi metodologi pelatihan. Model pembelajaran tidak bisa lagi terbatas pada ruang kelas konvensional. Pendekatan pembelajaran hibrida (hybrid learning)—yang mengkombinasikan pelatihan tatap muka dengan komponen daring yang fleksibel—menjadi standar baru.

Selain itu, teknologi imersif menawarkan solusi untuk mengatasi keterbatasan akses pada peralatan mahal atau lingkungan kerja berbahaya. Penerapan Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) memungkinkan peserta pelatihan untuk mempraktikkan keterampilan dalam lingkungan simulasi yang aman dan realistis.

• Contoh Penerapan: Seorang calon teknisi listrik dapat berlatih memperbaiki gardu induk menggunakan VR tanpa risiko sengatan listrik, atau mahasiswa kedokteran berlatih anatomi menggunakan AR.

Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelatihan tetapi juga memastikan keterlibatan peserta didik yang lebih tinggi dan retensi pengetahuan yang lebih baik.

Konsep “Belajar Seumur Hidup” (Lifelong Learning) dan Reskilling/Upskilling

Dalam masyarakat yang berubah dengan cepat, asumsi bahwa satu pelatihan atau gelar dapat bertahan seumur hidup adalah usang. Model pelatihan berbasis kompetensi di Era Society 5.0 harus menginternalisasi prinsip “belajar seumur hidup”.

Pelatihan harus dirancang dalam bentuk modul-modul kecil (micro-credentials) yang dapat diambil kapan saja (on-demand) saat kebutuhan keterampilan baru muncul. Konsep reskilling (pelatihan ulang) untuk beralih karier dan upskilling (peningkatan keterampilan) untuk mengikuti perkembangan teknologi di peran saat ini menjadi fundamental dalam strategi ketenagakerjaan nasional.

Pemerintah dan industri perlu berkolaborasi menciptakan ekosistem pembelajaran yang mudah diakses, di mana platform digital menyediakan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat kompetensi individu dan kebutuhan pasar kerja saat itu. Fleksibilitas ini memungkinkan angkatan kerja untuk tetap relevan sepanjang karier mereka.

Peran Soft Skills dan Kompetensi Lintas Disiplin

Ketika AI mengambil alih tugas-tugas kognitif rutin, nilai keterampilan yang bersifat unik manusiawi justru meningkat drastis. Model PBK di Era 5.0 harus secara eksplisit mengintegrasikan pengembangan soft skills dan kompetensi lintas disiplin (cross-functional skills) ke dalam kurikulumnya.

Keterampilan seperti empati, kepemimpinan etis, kolaborasi antarbudaya, dan berpikir sistemik tidak dapat diajarkan melalui metode tradisional yang kaku. Diperlukan metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang mendorong peserta didik untuk bekerja dalam tim multidisiplin untuk menyelesaikan tantangan dunia nyata.

Penekanan pada kemampuan beradaptasi (adaptability) dan ketahanan (resilience) menjadi sama pentingnya dengan keterampilan mengoperasikan perangkat lunak terbaru. Masyarakat super cerdas membutuhkan individu yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga matang secara emosional dan sosial.

5. Studi Kasus dan Rekomendasi Kebijakan

Contoh Praktik Terbaik Penerapan Model PBK Adaptif

Implementasi model pelatihan adaptif di era Society 5.0 telah menunjukkan hasil positif di berbagai belahan dunia, dan beberapa inisiatif di Indonesia mulai mengikuti jejak ini.

Salah satu contoh praktik terbaik dapat dilihat dari inisiatif kolaboratif antara Politeknik dan perusahaan multinasional di Indonesia, seperti yang dilakukan dalam program link and match yang melibatkan PT. Schneider Electric Indonesia. Melalui kemitraan ini, perusahaan memberikan bantuan peralatan senilai ratusan ribu Euro dan turut serta dalam pengembangan center of excellence di beberapa SMK. Hal ini memastikan bahwa peserta didik berlatih menggunakan teknologi otomatisasi dan ketenagalistrikan terkini yang relevan dengan standar global.

Secara internasional, studi menunjukkan bahwa efektivitas pelatihan berbasis kompetensi di sektor industri kreatif meningkat pesat dengan adanya integrasi teknologi digital, seperti e-learning dan VR/AR, serta kolaborasi yang erat antara industri dan institusi pendidikan. Studi kasus ini membuktikan bahwa keberhasilan model pelatihan terletak pada kemauan untuk berkolaborasi dan mengadopsi teknologi yang future-proof.

Tantangan Implementasi di Indonesia

Meskipun arah kebijakan sudah tepat, implementasi model pelatihan adaptif di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan:

• Kesenjangan Digital dan Infrastruktur: Akses internet dan ketersediaan perangkat digital yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia menimbulkan kesenjangan dalam penerapan pembelajaran hibrida atau daring.
• Kecepatan Pembaruan Kurikulum: Seperti yang dibahas sebelumnya, siklus pembaruan standar kompetensi masih cenderung lambat, sulit mengejar laju perubahan teknologi yang cepat di Era Society 5.0.
• Kesiapan SDM Pengajar: Masih terdapat kesenjangan kompetensi yang signifikan di kalangan instruktur dan guru vokasi, yang seringkali belum memiliki pengalaman praktis dengan teknologi industri terbaru.
• Perubahan Paradigma: Tantangan terbesar adalah mengubah paradigma dari model pendidikan tradisional yang berpusat pada pengajar menjadi model yang berpusat pada peserta didik dan kolaboratif.

Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah dan Industri

Untuk mempercepat transisi menuju model pelatihan berbasis kompetensi yang relevan di Era Society 5.0 dan menyongsong Indonesia Emas 2045, beberapa rekomendasi kebijakan strategis diusulkan:

1. Penguatan Ekosistem “Link and Match” Level Menikah: Pemerintah perlu memperluas skema insentif (super deductible tax) dan menjadikan kolaborasi industri-pendidikan wajib dalam perancangan kurikulum, magang, dan penyerapan lulusan secara berkelanjutan.
2. Akselerasi Digitalisasi Pelatihan: Investasi infrastruktur digital di lembaga pelatihan harus menjadi prioritas. Pengembangan e-training yang berorientasi pada kebutuhan peserta dan mengintegrasikan teknologi imersif (VR/AR) harus digencarkan.
3. Peningkatan Kompetensi Instruktur Vokasi: Pelatihan intensif bagi para guru dan instruktur, termasuk program magang di industri berteknologi tinggi, sangat diperlukan untuk memastikan kualitas pengajaran tetap relevan.
4. Fleksibilitas Standar Kompetensi (Micro-credentials): BNSP dan kementerian terkait perlu merancang kerangka sertifikasi yang lebih modular dan fleksibel (micro-credentials) yang memungkinkan pembaruan cepat sesuai dinamika industri.

Dengan mengimplementasikan model pelatihan adaptif ini, Indonesia dapat memastikan terciptanya SDM unggul yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di panggung global di era Society 5.0, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Referensi

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). Visi Indonesia Emas 2045: Pilar Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Penguasaan IPTEK. Jakarta: Bappenas.
2. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia [Rilis Triwulanan]. Jakarta: BPS. (Sesuaikan tahun dengan data terkini yang Anda gunakan).
3. BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). (2023). Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi. Jakarta: BNSP. Diperoleh pada 1 Desember 2025, dari bnsp.go.id
4. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker). (2024). Data Ketenagakerjaan dan Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Nasional. Jakarta: Kemnaker. Diperoleh pada 1 Desember 2025, dari kemnaker.go.id
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
6. Schneider Electric Indonesia. (2023). Kemitraan Strategis Schneider Electric dan Pendidikan Vokasi di Indonesia. Diperoleh pada 1 Desember 2025, dari www.se.com
7. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019). Pemerintah Tawarkan Insentif Super Deductible Tax Bagi Industri Vokasi. Diperoleh pada 1 Desember 2025, dari setkab.go.id
8. World Economic Forum (WEF). (2023). The Future of Jobs Report 2023. Geneva: WEF Publications. Diperoleh pada 1 Desember 2025, dari www3.weforum.org
9. Cabinet Office, Government of Japan. (2020). Society 5.0: For Our Future. Tokyo: Cabinet Office. Diperoleh pada 1 Desember 2025, dari www.cao.go.jp