Dunia Magister
  • Home
  • Berita
  • Jurnal
  • Opini
  • Sajak
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Jurnal
  • Opini
  • Sajak
No Result
View All Result
Dunia Magister
No Result
View All Result
Home Opini

Kesejahteraan Mustahil Lahir dari Kebijakan yang Menjauh dari Akal Sehat

Dunia Magister by Dunia Magister
December 18, 2025
Reading Time: 2 mins read
Kesejahteraan Mustahil Lahir dari Kebijakan yang Menjauh dari Akal Sehat
Share on FacebookShare on Twitter

Sangat mustahil jika kesejahteraan dibangun di atas keterjajahan pemikiran, keserakahan sikap, kebodohan pengetahuan, dan kemarahan tindakan. Kalimat ini menemukan relevansinya yang paling nyata dalam kondisi ketenagakerjaan Indonesia hari ini, ketika buruh dihadapkan pada kebijakan pengupahan yang diklaim adil, namun terasa jauh dari realitas hidup pekerja.

PP Pengupahan 2026 kembali menempatkan upah sebagai persoalan teknokratis dirumuskan lewat angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel alfa tanpa keberanian mengakui kenyataan paling mendasar: upah buruh belum mampu mengejar kebutuhan hidup layak. Dalam logika ini, buruh diperlakukan bukan sebagai manusia dengan kebutuhan riil, melainkan sebagai variabel penyesuaian demi stabilitas pasar dan kepentingan investasi.

Keterjajahan pemikiran tampak ketika negara lebih percaya pada rumus ekonomi daripada suara pekerja. Keserakahan sikap terlihat saat keuntungan korporasi dilindungi, sementara daya beli buruh terus tergerus. Kebodohan pengetahuan muncul ketika kebijakan menutup mata terhadap fakta lapangan: kerja kontrak yang berkepanjangan, outsourcing tanpa kepastian, jam kerja panjang, dan ancaman PHK yang terus membayangi. Semua itu akhirnya melahirkan kemarahan tindakan bukan karena buruh anti pembangunan, melainkan karena mereka terus dipaksa bertahan hidup di bawah standar kewajaran.

Negara seharusnya bekerja untuk melindungi yang lemah, bukan menormalkan ketimpangan. Pengupahan bukan sekadar soal menjaga iklim usaha, melainkan mandat konstitusional untuk menjamin penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Tanpa keberpihakan yang nyata, PP Pengupahan hanya akan menjadi instrumen legal yang merapikan ketidakadilan.

Jika kesejahteraan benar-benar menjadi tujuan, maka kebijakan harus dibangun di atas kemerdekaan berpikir, etika keadilan, pengetahuan yang berpihak pada realitas, dan tindakan yang beradab. Tanpa itu, PP Pengupahan 2026 bukan jalan menuju kesejahteraan, melainkan penegasan bahwa buruh kembali diminta berkorban atas nama stabilitas yang tak pernah mereka nikmati.

Tags: Dunia MagisterMahasiswa MagisterPP PengupahanUpah
Dunia Magister

Dunia Magister

Next Post
Di Antara Rumus dan Nasi di Meja: Catatan tentang PP Pengupahan 2026

Di Antara Rumus dan Nasi di Meja: Catatan tentang PP Pengupahan 2026

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Instagram TikTok Youtube

Categories

  • Berita
  • Buruh
  • Jurnal
  • K3
  • Kesehatan
  • Ketenagakerjaan
  • Mahasiswa
  • Olahraga
  • Opini
  • Perempuan
  • Resep
  • Sajak

Tags

ACI BONTA Bundesliga Buruh Cerpen Cinta DISKRIMINASI Dunia Magister ESR Filosofis Filsafat Hari Kartini Hukum ILMU MANAJEMEN ILO Jaminan Sosial JUDI ONLINE K3 Kepemimpinan Kepuasan Korupsi La liga Liga inggris Mahasiswa Magister Manajemen Manajemen SDM Manusia May Day MM OLAHRAGA Pangeran Sastra Pekerja Pemimpin Penelitian Perempuan PKM Puisi Ralez Ren Sajak SDM Seri a Serikat buruh Serikat Pekerja Upah

2025 © Dunia Magister

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Jurnal
  • Opini
  • Sajak

2025 © Dunia Magister